LombokPost-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengajukan permohonan audit penggunaan anggaran hibah kepada Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB.
Audit tersebut mencakup seluruh penggunaan dana hibah, termasuk anggaran yang digunakan dalam persiapan hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026.
Sekretaris KONI KSB Mars Anugerainsyah mengatakan, surat permohonan audit telah disampaikan kepada Inspektur Itkab KSB, Selasa (28/7). Menurutnya, langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua KONI KSB sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
"Ini arahan langsung dari Ketua KONI KSB. Seminggu setelah Porprov NTB selesai kita langsung mengajukan diri untuk dilakukan audit oleh Inspektorat," kata Mars, Kamis (30/7).
Baca Juga: Pastikan Bantuan Rumah Tepat Sasaran, Bupati KSB Ikut "Ngantor" di Dinas Perkim
Dia menjelaskan, permintaan audit sengaja diajukan lebih awal karena masa kepengurusan KONI KSB periode saat ini akan berakhir pada Desember 2026.
Dengan audit yang dilakukan lebih cepat, proses pergantian kepengurusan melalui Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) diharapkan tidak terkendala persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.
"Kepengurusan saat ini sebentar lagi selesai. Nanti akan dilaksanakan Musorkablub memilih ketua yang baru. Kami tidak ingin proses itu terganggu karena audit belum selesai," ujarnya.
Mars mengungkapkan, Pemda KSB mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 9 miliar untuk mendukung persiapan hingga pelaksanaan Porprov NTB.
Baca Juga: Pemda KSB Klaim Pembebasan Lahan Jalan Senayan-Lamusung Tak Ada Masalah
Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp 2 miliar pada tahap pertama dan Rp 7 miliar pada tahap kedua. Audit yang diajukan kali ini hanya mencakup penggunaan anggaran tahun 2026. Sementara penggunaan dana hibah pada 2024 dan 2025 telah selesai diaudit.
"Permintaan audit ini khusus untuk anggaran tahun 2026. Kalau tahun 2024 dan 2025 sudah clear dan selesai diaudit," jelasnya.
Mars menyebut, sekitar 90 persen dana hibah yang diterima KONI KSB telah disalurkan kepada seluruh cabang olahraga (cabor). Karena itu, dia meminta seluruh cabor segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) agar proses audit dapat segera dilaksanakan.
"Untuk anggaran yang digunakan oleh KONI, kami sedang melakukan finalisasi LPJ. Kami juga meminta seluruh cabor segera menyelesaikan laporan mereka sehingga bisa segera diaudit oleh Inspektorat," katanya.
Audit nantinya akan mencakup penggunaan anggaran tahap pertama dan kedua oleh masing-masing cabor, mulai dari pembiayaan pemusatan latihan daerah (Pelatda), kebutuhan saat pelaksanaan Porprov NTB, hingga anggaran operasional KONI KSB.
Baca Juga: Bupati Amar Luncurkan Tiga Program Beasiswa untuk Mahasiswa KSB
Selain itu, KONI KSB juga mengingatkan seluruh cabor agar mengelola anggaran secara transparan dan tidak melakukan pemotongan terhadap hak atlet.
"Kami selalu tegaskan dari awal, semua uang yang merupakan hak atlet harus diserahkan sesuai nominal dan dilengkapi tanda terima. Jangan ada lagi praktik potong-memotong honorarium, uang saku, dan lain sebagainya," tegas Mars.
Dia juga meminta setiap cabor tertib dalam pengelolaan aset hasil belanja menggunakan dana hibah. Menurutnya, setiap barang harus memiliki kejelasan status, apakah menjadi aset cabor atau diserahkan kepada atlet sebagai barang milik pribadi.
"Kalau barang diserahkan kepada atlet harus ada berita acara atau tanda serah terimanya. Kalau menjadi aset, harus tercatat sebagai aset dan barangnya benar-benar ada sehingga saat diaudit bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Baca Juga: Tambang Emas Seloto Diduga Ilegal, Pemda KSB Sebut Tak Berizin dan Langgar Tata Ruang
KONI KSB menargetkan seluruh dokumen pendukung audit dapat dirampungkan dalam waktu dekat sehingga Inspektorat dapat mulai melakukan pemeriksaan pada Agustus 2026.
Mars menegaskan, pengajuan audit dilakukan sebagai bentuk keterbukaan kepada pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, KONI KSB ingin memastikan keberhasilan prestasi olahraga berjalan seiring dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
"Kenapa harus ada audit? Supaya penggunaan anggaran kita bisa diukur dan transparan. Dari awal pengurus sudah berkomitmen tidak ada yang ditutup-tutupi terkait anggaran KONI," pungkasnya.
Editor : Jelo SangajiSumber : Lombok Post