Pada hari pertama, sebanyak delapan balita stunting menjadi sasaran intervensi. Tiga balita tercatat di Posyandu Jaro, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, sedangkan lima balita lainnya berada di Posyandu Delima A, Dusun Balaman Permai, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano.
Baca Juga: Pemda KSB Surati Kementerian ESDM Minta Kuota Gas Elpiji Subsidi Ditambah
Wabup bersama rombongan meninjau langsung pelayanan Posyandu, mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan kesehatan, pelayanan imunisasi, hingga penyerahan paket bantuan kepada balita sasaran stunting sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi.
Hanipah mengatakan, kualitas layanan tersebut harus terus ditingkatkan melalui pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan. Puskesmas bersama kader Posyandu diminta untuk memastikan seluruh bayi dan balita hadir setiap bulan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta pemberian makanan tambahan.
"Bagi balita yang tidak hadir, petugas hsrus melakukan kunjungan ke rumah agar tidak ada sasaran yang terlewat," kata wabup, Rabu (5/8).
Baca Juga: Revisi Perda RTRW, Pemkab KSB Siapkan Tata Ruang Baru untuk Dukung Investasi
Dalam kunjungannya ke Posyandu Jaro, Hanipah juga mengapresiasi inovasi pemberian makanan tambahan yang didukung anggaran desa, kolaborasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kegiatan makan bersama bagi balita.
Menurutnya, inovasi tersebut dapat menjadi contoh bagi Posyandu lain di Kabupaten Sumbawa Barat. "Saya ingatkan agar makanan tambahan yang diberikan tetap memenuhi standar gizi, higienis, dan aman dikonsumsi balita," jelasnya.
Selain pelayanan kesehatan, Hanipah menekankan pentingnya pola asuh keluarga, kebersihan lingkungan, serta kondisi rumah sebagai faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
Baca Juga: Inspektorat Diminta Audit Dana Hibah KONI KSB Rp 9 Miliar
Karena itu, Dinas Perumahan dan Permukiman diminta aktif memantau kondisi hunian keluarga yang memiliki balita stunting. Sementara Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak PKK, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta terus memperkuat pendampingan kepada keluarga sasaran.
"Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar setiap anak memperoleh layanan kesehatan dan gizi yang optimal," tandasnya.
Editor : Jelo SangajiSumber : Lombok Post