LombokPost-DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan memanggil pemda dan managemen Perumda Bariri Aneka Usaha (Barinas). Wakil rakyat ingin meminta penjelasan langsung terhadap semua rencana penyertaan modal Rp 7,4 miliar melalui APBD 2026.
‘’Pekan ini kita akan agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perumda Barinas, termasuk dengan Pemda KSB,’’ jelas Wakil Ketua DPRD KSB Merliza Jawas dihubungi Lombok Post, Kamis (3/9).
Politisi perempuan dari Partai Gerindra ini menegaskan, RDP dengan para pihak ini menjadi sangat penting. ‘’Masih banyak hal penting harus kita dalami,’’ ingatnya.
Baca Juga: Penyertaan Modal Perumda Barinas Rp 7,4 Miliar Diduga Tak Sesuai NA
Salah satunya, besaran penyertaan modal yang telah dialokasikan pemerintah kepada perusahaan plat merah tersebut. Menurutnya, DPRD secara kelembagaan perlu mengetahui lebih detail, baik dari sisi kesanggupan management perusda mengelola penyertaan modal yang nilainya mencapai miliar tersebut. Termasuk dari sisi kesiapan infrastruktur pendukung maupun tenaga yang ahli yang akan dilibatkan.
‘’Jenis bisnis yang akan mereka jalankan itu seperti apa? Status atau kondisi perusahaan terakhir seperti apa? Mungkin nanti lebih rincinya akan mencuat saat RDP. Intinya tidak jauh-jauh dari itu,’’ tandasnya.
Selain memperdalam rencana bisnis perusahaan, dewan juga mempertanyakan sejumlah rekomendasi yang sebelumnya pernah disampaikan pansus. Apakah rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan hasilnya seperti apa.
‘’Dokumen rencana bisnisnya sudah kami terima. DPRD perlu mendalami dan mendapat pemaparan jelas dari dokumen tersebut,’’ tegas wakil ketua yang mengkoordinir Komisi III ini.
Baca Juga: Pemda KSB Habiskan Rp 47,4 Miliar untuk Penyertaan Modal Empat BUMD
Dia mengingatkan, sebagai salah satu fungsinya di bidang pengawasan, DPRD tidak ingin program Perumda Barinas nanti menjadi persoalan dikemudian hari.
‘’Katakan rencana ini sudah bagus, bagaimana menghidupkan Perumda. Karena memang saat ini semua daerah harus bisa menghidupkan perusahaan daerah masing-masing. Tapi jangan sampai, karena tidak teliti, menimbulkan persoalan dikemudian hari,’’ ingatnya lagi.
Ketua Komisi III DPRD KSB Basuki AR menegaskan, RDP dengan Pemda KSB dan Perumda Barinas adalah agenda penting sebagai fungsi pengawasan dari komisi teknis. ‘’Kami menyetujui penyertaan modal Rp 7,4 miliar itu. Tapi ada beberapa catatan kami juga di situ. Termasuk apakah sesuai Naskah Akademik (NA) dan lain sebagainya. Nanti detailnya saat RDP akan muncul,’’ tegasnya.
Politisi Golkar ini mengingatkan, pembahasan penyertaan modal Pemda KSB Perumda Barinas ini termasuk salah satu hal paling urgen akan dituntaskan Komisi III. ‘’Memang ada dilema di situ, ini juga alasan kami harus RDP dengan mereka,’’ katanya.
Haji Bas sapaan akrabnya mengaku, jika melihat kondisi Perumda Barinas saat ini, penyertaan modalnya sangat tidak mungkin dilakukan. Tapi di sisi lain, setiap daerah punya kewajiban untuk menghidupkan dan membina perusahaan ini menjadi lebih baik.
‘’Makanya pendekatan yang kita berikan itu konservatif. Tapi kalau kita melihat NA dari Univeritas Mataram itu kan pesimis, artinya dibatasi. Tapi kalau pemda memang optimis, sehingga tetap memasang angka Rp 7,4 miliar, ini juga harus kami tahu. Kami ingin dengar langsung penjelasannya,’’ urainya.
Dia kembali menegaskan, penyertaan modal Pemda KSB kepada Perumda Barinas sah-sah saja dilakukan. Namun penyertaan modal yang diberikan tidak lantas dengan nilai besar. ‘’Bisa kita berikan lebih tapi dengan catatan kita evaluasi dulu kinerja perusahannya. Target kinerjanya seperti apa,’’ tanya dia.
Baca Juga: Pemda KSB Klaim Dokumen Aset Jalan Lamusung-Senayan Lengkap, Dewan: Mana Sertifikatnya?
Haji Bas menyarankan, jika kembali kepada status Perumda yang dinilai kurang sehat, alokasi anggaran Rp 7,4 miliar untuk penyertaan modal itu terlalu besar. ‘’Jangan langsung optimis apalagi dengan nilai Rp 7,4 miliar. Lebih besar dari nominal yang tercantum dalam NA Unram,’’ ingatnya.
Menurut dia, pemerintah harus lebih arif. Mestinya pemerintah melakukan penyertaan modal ini menyesuaikan dengan kinerja. ‘’Misal kalau dalam enam bulan atau setahun kita evaluasi. Mereka bisa mencapai target kinerja, boleh saja nambah. Tapi sekali lagi, jangan langsung angka maksimal seperti sekarang,’’ katanya lagi.
Dia juga mengingatkan, bisnis Perumda Barinas tidak boleh terlalu banyak. Haji Bas menegaskan, Perumda cukup fokus dengan satu bidang usaha. ‘’Fokus pada satu atau maksimal dua bisnis. Jangan semua. Ini pernah kita sampaikan dari awal,’’ tandasnya.
Perumda Barinas diminta fokus satu usaha, misalkan peternakan. "Kalau sapi, ya sapi saja. Jangan karena bisnisnya sapi, mau juga masuk ke peternakan ayam. Jangan dari hulu hingga hilir dimasuki juga. Nanti masyarakat bagaimana. Intinya, mulai dari satu usaha dulu, supaya fokus,’’ kritik dia.
Baca Juga: Dokumen Aset Jalan Lamusung-Senayan Ternyata Belum Lengkap, DPRD KSB: Ini kan Parah!
Namun jika pemerintah tetap ngotot mengalokasikan penyertaan modal dengan angka besar, dia pun mempertanyakan. ‘’Ini bisa kita pertanyakan. Ada apa? Baiknya dicairkan sesuai dengan hasil kinerja setiap enam bulan atau setahun. Kalau evaluasinya tidak bagus, ya tidak usah ditambah,’’ tambahnya.
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post