LombokPost--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) diharapkan lebih serius memperhatikan berbagai isu perempuan dan permasalahan masyarakat pesisir selatan di wilayahnya.
"Kami dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersama sejumlah NGO (LSM, Red) lainya berkomitmen akan terus mengawal persoalan perempuan dan masalah pesisir di Lotim. Mulai dari kabupaten hingga pusat," terang Sekertaris KPPI Lotim Siti Nuria Jouharotil Yaqutunnafis, Kamis (27/6).
Sanitasi, air bersih, kesehatan reproduksi dan kebersihan lingkungan, merupakan maslah yang terus terjadi di masyarakat pesisir. Dan yang paling terdampak dari masalah itu perempuan atau ibu-ibu rumah tangga.
Di desa dengan kategori Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T) hampir luput dari perhatian pemerintah, seperti di Dusun Pelebeh, Desember Ketapang raya, Kecamatan Keruak.
Tiga wilayah ini tidak memiliki tempat pembuangan sampah (TPS) dan tidak ada pengangkutan sampah, sehingga sampah berserakan dimana-mana.
"Ketika terjadi banjir rob sampah-sampah itu menumpuk di pekarangan rumah warga. itu kemudian menyebabkan berbagai penyakit," terangnya.
Koalisi yang dibangun bersama beberapa NGO pemerhati perempuan dan masyarakat pesisir, akan terus membawa dan menyuarakan isu ini kepada pemerintah, mulai tingkat kabupaten hingga tingkat nasional.
Kata dia, masalah air bersih merupakan masalah yang terjadi setiap tahun.
Jaringan perpipaan di bagian selatan diakui sudah ada. Hanya saja airnya belum bisa mengalir sampai ke tengah-tengah masyarakat.
"Sebenarnya kami ingin air di Desa Tutuk itu bisa dimanfaatkan. Tidak mesti harus mengalirkan dari Tetebatu dan Pandanduri. Cukup itu saja di kelola dengan baik, maka persoalan ini kan teratasi," katanya.
Perempuan sangat rentan terdampak ketika terjadi masalah-masalah di pesisir.
Seperti ketika banjir rob, banyak perempuan mengalami penyakit alat reproduksi. Sehingga hal itu dapat mengakibatkan stunting baru.
Sementara itu, Peneliti Fitra Hamdi menambahkan bahwa persolan air bersih, sanitasi dan kebersihan ini merupakan persolan lama yang tidak bisa diselesaikan.
Hal ini menunjukkan Pemkab Lotim tidak serius dalam menangani persoalan tersebut.
"Dari segi kebijakan anggaran sangat minim sekali untuk penanganan masalah ini. Kalau melihat dari porsi anggarannya, sebagian besar hanya untuk gaji pegawai. Tapi anggaran untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat itu sangat minim," imbuhnya.
Kata dia, seharusnya anggaran penanganan tiga masalah ini dikhususkan agar tidak terjadi setiap tahunnya.
Tiga masalah ini akan berdampak terhadap perekonomian, kesehatan dan sosial masyarakat.
Selain itu pemerintah diharapkan dapat melibatkan masyarakat pesisir terutama perempuan, lansia, disabilitas dan masyarakat marginal lainnya dalam pengambilan kebijakan.
Karena kelompok ini lebih mengetahui apa yang menjadi persoalan mereka. (Par)
Editor : Kimda Farida