LombokPost-DPRD Lombok Timur (Lotim) meminta eksekutif menjadikan APBD sebagai solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Penggunaan APBD harus tepat dan adil, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim.
”Kami minta Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran semaksimal mungkin pada kesejahteraan masyarakat melalui sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur dasar,” terang Ketua Fraksi PAN Safrudin, Senin (25/11).
Ia juga meminta agar pemda terbuka dalam pengalokasian APBD. Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan bisa diakses masyarakat. Segala bentuk pengeluaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibelanjakan berdasarkan prinsip yang adil.
Fraksi PAN juga mendorong pembangunan di Lotim berkelanjutan. Dengan mengalokasikan anggaran untuk program-program yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, namun juga harus ramah lingkungan dan sosial.
Kata dia, peningkatan kesejahteraan rakyat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya memberikan modal maksimal kepada pelaku UMKM. Menurutnya UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian daerah. UMKM yang sehat akan berdampak signifikan terhadap kemampuan daya beli masyarakat dan membuka lapangan Kerja.
Anggota Fraksi Golkar Zihad Akbar Karyadi meminta Pemkab Lotim agar mengevaluasi belanja pegawai. Yakni maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja APBD.
“Kami juga berharap agar Pemkab Lotim dapat mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan untuk ditingkatkan. Meskipun alokasi anggaran di sektor pendidikan sudah cukup besar,” katanya.
Sementara itu, Pj Sekda Lotim H Hasni menyampaikan, alokasi anggaran tahun 2025 untuk sektor kesehatan, tetap mengacu pada RPJMN dan RPJMD. Serta program prioritas yang sejalan dengan program pemerintah pusat dan Pemprov NTB.
”Alokasi anggaran tahun 2025 ditujukan untuk penguatan sistem kesehatan terutama upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi,” ujarnya.
Selain itu, alokasi APBD 2025 juga ditujukan untuk pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Serta pengendalian permasalahan gizi masyarakat termasuk stunting.
Pembiayaan yang dialokasikan tersebut juga sejalan dengan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Sebab indikator SPM menjadi bagian dari upaya pengendalian kematian ibu dan anak serta pengendalian penyakit.
”Terkait kualitas tenaga pendidik. Sejak tahun 2024 Dikbud sudah memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah melalui kegiatan bimtek, pelatihan, workshop dan lainnya,” katanya.
Selain itu, kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi juga dilakukan secara mandiri, melalui platform yang disediakan kementerian dan pelatihan secara daring. (par/r11)
Editor : Akbar Sirinawa