LombokPost--Setelah beroperasi selama lima tahun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Timur (Lotim) akhirnya berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Peralihan ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Lotim.
”Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pemkab Lotim, terutama Pj Bupati Lotim atas dukungan yang diberikan dalam mendukung perkembangan RSUD ini,” terang Direktur RSUD Lotim dr Syarif Hidayatullah, Selasa (7/1).
Kata dia, selama lima tahun berjalan berbagai tantangan telah dihadapi dan masih banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan.
Namun dirinya berkomitmen untuk terus memperbaiki sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Lotim.
Perubahan ini diakui atas keputusan untuk mengubah pengelolaan keuangan rumah sakit.
Agar memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi.
”Kami akui kami masih banyak kekurangan. Namun mudah-mudahan setelah resmi menjadi BLUD ini bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taufik sangat mengapresiasi capaian RSUD Lotim. Peralihan ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Terlebih dengan adanya BPJS Kesehatan, yang dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
”Mudah-mudahan dengan BLUD ini, kecepatan dan kualitas pelayanan di RSUD Lotim semakin baik dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Melalui perubahan ini juga, dirinya berharap RSUD Lotim bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terutama dalam pelayanan yang cepat dan tepat.
Perubahan ini dapat membawa dampak positif, tidak hanya untuk rumah sakit, namun juga untuk masyarakat Lotim secara keseluruhan.
Ia juga meminta peralihan ini dapat membuka peluang baru bagi pengelolaan rumah sakit yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah dan pihak terkait akan terus mendorong perbaikan layanan kesehatan di Lotim.
”Meskipun keuangan bisa langsung digunakan, bukan berarti pemda tidak melakukan pengawasan. Kita tetap akan awasi dan mereka juga tetap akan melaporkannya,” tutupnya. (par/r11)
Editor : Kimda Farida