LombokPost-Polemik terkait nasib tenaga honorer daerah di Kabupaten Lombok Timur terus berlanjut. Hari ini, ratusan tenaga honorer itu melakukan hearing meminta kejelasan kepada pemerintah daerah perihal nasib mereka.
Anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia Ahmad Amrullah menyoroti agenda hearing tersebut. Politikus PDI Perjuangan itu mengaku geram dengan jawaban yang diberikan pejabat terkait kepada para honorer dalam acara tersebut.
"Poin pertama, pada prinsipnya pemda dalam hal ini mesti bersikap bijak," kata Ahmad Amrullah Senin (20/1/2025).
Menurut Amrullah, hearing atau dialog terbuka antara para honorer dengan pemda merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyampaian pendapat. Hal itu telah diatur oleh Undang-Undang (UU) dan merupakan contoh jalannya demokrasi yang baik.
Pemda, kata Amrullah mesti mencari jalan keluar yang solutif. Menurut Amrullah, para tenaga honorer ini telah berkontribusi dalam kemajuan pembangunan di daerah, khususnya Lombok Timur.
"Honorer harus dibesarkan hatinya. Bagaimanapun juga, saudara-saudara kita ini berkontribusi untuk kemajuan pendidikan daerah. Mereka juga warga kita. Kita cari solusi bersama yang solutif," ujar Amrullah.
Amrullah mendesak pemda agar mencari jalan tengah atau win-win solution terhadap nasib para tenaga honorer ini. Pihaknya juga berharap, lembaga DPRD Lombok Timur dapat terlibat mengatensi persoalan ini. "Secara kelembagaan nanti akan saya sampaikan dan perjuangkan nasib para tenaga honorer ini. Kita akan panggil para pejabat terkait," ujarnya.
Sebelumnya, para honorer melakukan hearing pada Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas keberlanjutan nasib tenaga honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, khususnya yang berusia antara 35 hingga 50 tahun.
Mereka berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengangkat status mereka menjadi pegawai tetap. (r5)