LombokPost-Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur (Lotim) mengubah strategi penanganan stunting.
“Strategi yang kita lakukan saat ini lebih intensif dan terukur. Ini kita lakukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Karena berdasarkan hasil audit menunjukkan bahwa pendampingan yang kita lakukan tidak berkesinambungan. Sehingga menjadi salah satu faktor lambatnya penurunan angka stunting,” terang Kepala DP3AKB Lotim H Ahmat, Jumat (28/2).
Dikatakan, penurunan stunting dari tahun 2022 ke 2023 hanya 0,1 persen.
Dari sebelumnya di angka 21,7 persen menjadi 21,6 persen.
Hal ini menunjukkan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan belum berjalan dengan optimal.
Saat ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) juga telah merubah penanganan stunting di Indonesia.
Dengan melakukan pendekatan dengan cara mengintensifkan peran orang tua asuh.
Pendampingan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan berkelanjutan selama dua tahun, dengan fokus pada intervensi nutrisi dan non-nutrisi.
“Intervensi nutrisi membutuhkan anggaran sekitar Rp 15.000 per hari. Oleh karena itu, bantuan diharapkan diberikan selama dua tahun penuh untuk memastikan kecukupan gizi anak,” ujarnya.
Kendati demikian, pendampingan oleh orang tua asuh tidak harus dua tahun penuh.
Namun tim pendamping keluarga yang ada di lapangan akan memastikan keberlanjutan pendampingan.
Bahkan jika orang tua asuh hanya mampu memberikan bantuan dalam waktu singkat.
Jika orang tua asuh hanya mampu mendampingi selama tiga bulan, maka akan ada orang tua asuh lain yang melanjutkan pendampingan tersebut.
“Kita akan terus memantau hingga anak tersebut tidak lagi berstatus stunting,” imbuhnya.
Dengan strategi ini, diharapkan penurunan angka stunting di Lotim bisa signifikan.
Secara nasional, target penurunan stunting ialah satu juta kasus, sementara NTB sendiri menargetkan pendampingan terhadap 38.126 bayi stunting.
Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pemantauan perkembangan anak-anak yang didampingi.
Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi ini dalam menekan kasus stunting.
“Kami memiliki data lengkap by name by address (BNBA) dari bayi yang membutuhkan pendampingan. Jika ada pihak, termasuk media, yang ingin menjadi orang tua asuh, kami akan berikan datanya,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN NTB L Makripuddin mengatakan, penurunan angka stunting 0,1 persen dalam setahun sangat kecil.
Berdasarkan hasil audit hal itu dikarenakan model pendampingan yang dilakukan tidak berkesinambungan, terhadap keluarga stunting.
“Oleh karena itu kementerian saat ini mencoba merubah model pendampingan terhadap keluarga stunting. Dari tadinya tidak berkesinambungan menjadi, pendampingan yang berkesinambungan. Makanya orang tua asuh itu tidak hanya sekali memberikan bantuan tapi terus menerus, meskipun tidak banyak,” pungkas. (par/r6)
Editor : Kimda Farida