Sekda Lombok Timur mengaku geram melihat praktik pernikahan anak dibawah umur masih terus terjadi, meski aturan sudah dibuat.
"Saking geramnya saya memutar video pernikahan anak yang beredar di media sosial hingga tiga kali," aku Sekda Lombok Timur saat membuka Bimbingan Teknis Pengintegrasian PUG dan Kesehatan Reproduksi di Kantor Bupati, Senin (26/5).
Baca Juga: Ada Bukti Kuat, KSKS NTB Yakin Penghulu dan Orang Tua yang Menikahkan Anak SMP Pasti Ditahan
Saking geramnya, Sekda Lombok Timur sampai pernyataan tajam soal maraknya pernikahan anak yang kembali viral di media sosial.
Kata dia percuma buat Perda jika hanya untuk dilanggar. Jadi pengawasan dari seluruh elemen yang terkait harus ada, terutama aparat pemerintah hingga ditingkat desa, harus turun lapangan untuk mengecek apakah perda itu efektif.
"Kalau cuma bikin Perda, semua juga bisa. Tapi kalau tidak turun ke lapangan, ya percuma,” tegas Sekda NTB.
Dilain sisi Sekda Lombok Timur juga mengungkap delema Pemerintah dalam mencegah pernikahan dini ini jika dihadapkan dengan budaya masyarakat.
"Sebagai pemerintah, apalah daya kami jika tidak terus berikhtiar, karena banyak kasus pernikahan dini di Lombok dipicu kondisi keluarga yang tidak utuh, ditambah sikap masyarakat yang justru membenarkan praktik itu atas nama budaya," ungkap Sekda Lombok Timur.
Banyak tradisi-tradisi yang justru berbenturan dengan perda sehingga masyarakat mengabaikannya. Contoh pernikahan antar kampung itu dianggap biasa, padahal belum tentu sejalan dengan pembangunan yang responsif gender.
Itu sebabnya, Sekda Lombok Timur menilai pentingnya pelibatan laki-laki dalam isu gender, yang selama ini identik dengan perempuan. Karena kesadaran laki-laki tentang peran reproduksi sangat minim.
“Kontrasepsi bukan cuma urusan perempuan. Laki-laki juga harus paham. Kalau tidak, angka kematian ibu dan anak susah ditekan,” nilai Sekda Lombok Timur.
Sekda Lombok Timur menambahkan, pendekatan terintegrasi yang melibatkan NGO dan lintas sektor lebih efektif ketimbang pola lama yang jalan sendiri-sendiri.
Contoh pencapaian Lombok Timur yang kini menempati posisi tujuh IPM tertinggi di NTB, naik dari peringkat sembilan, sementara sisi SPM, Lombok Timur berada di posisi teratas.
" Jadi transformasi sosial ini butuh kesabaran, perencanaan yang matang, dan tentu saja anggaran yang responsif,” tambah Sekda Lombok Timur.
Mantan Pj Bupati Lombok Timur ini juga menegaskan komitmen daerah untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai sejak 2023.
"Tahun 2025, fokusnya bukan lagi jumlah peserta, tetapi keaktifan mereka.
Ia meminta desa-desa segera melapor jika ada warga yang meninggal dunia, agar data BPJS tetap akurat dan tidak jadi beban anggaran," tegas Sekda Lombok Timur.
Itu sebabnya keberadaan sata sangatlah penting. Jangan sampai yang sudah meninggal masih tercatat sebagai peserta aktif.
"Bisa kacau anggaran kita,” nilai Sekda Lombok Timur.
Editor : Siti Aeny Maryam