LombokPost -Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Timur (Lotim) mengusulkan sebanyak 27.418 unit rumah tidak layak huni (RTLH) ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP RI, untuk segera diperbaiki.
“Yang kita usulkan ini sudah lengkap datanya, by name, by address dan fotonya juga sudah ada. Kita harap Kementerian bisa bantu untuk menuntaskan semuanya,” terang Plt Kepala Dinas Perkim Lotim Mudahan, Rabu (4/6).
Disebutkan, beberapa waktu lalu bupati Lotim, telah menghadap ke Kementerian PKP dengan membawa dua data. Yakni data RTLH yang sudah lengkap dan terverifikasi. Kemudian data kawasan permukiman kumuh yakni kawasan Tanjung Luar dan Masbagik Selatan.
Sementara data RTLH Lotim yang tercatat di pusat sebanyak 72 ribu. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendataan ulang ke masing-masing desa untuk menelusuri data RTLH tersebut. Kemudian akan di masukkan ke sistem atau data kementerian PKP.
“Kita akan data ulang dan telusuri data itu ke desa-desa. Kemudian nanti kita akan masukan yang baru-baru ke sistem Pusat,” ungkapnya.
Sementara untuk pembangunan kawasan kumuh telah dibagi kewenangan. Di mana 1-10 hektare menjadi kewenangan kabupaten. Sementara 10-15 hektare merupakan wewenang Provinsi, kemudian di atas 15 hektare menjadi wewenang pusat.
Pihaknya mendorong pembangunan kawasan yang menjadi kewenangan pusat agar segera diintervensi. Saat ini Pemkab Lotim tengah menyiapkan perencanaan terbaik, agar bisa mendapatkan program tiga juta rumah mulai tahun 2025 dari Kementerian PKP. Sebab bantuan dari pemerintah pusat sangat diharapkan Lotim.
“Sekarang ini seolah-olah kita sedang berlomba. Siapa yang cepat dia yang akan dapat bantuan, ”ungkapnya.
Sebelumnya Lotim mendapatkan penghargaan dari kementerian PKP menjadi salah satu kabupaten terbaik dari 189 kabupaten se Indonesia yang dikategorikan kawasan pesisir. Di NTB sendiri semua kabupaten menjadi kawan pesisir, kecuali Kota Mataram dan Kota Bima.
Melalui program 3 juta program rumah kumuh Program Kementerian PKP yang dibagi dalam tiga kawasan. Yakni 1 juta untuk kawasan pesisir, 1 juta kawasan perkotaan dan 1 juta untuk kawasan pedesaan, diharapkan Lotim sebagai delineasi kawasan pesisir terbaik dapat jatah lebih besar.
“Kita sudah menyiapkan perencanaan yang terbaik, sehingga kita berharap supaya bisa dapat program 3 juta rumah mulai tahun ini. Kita sangat butuh program ini. Karena tahun ini kita hanya mengelola Rp 600 juta untuk RTLH,yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Lotim,” katanya.
Selain RTLH, warga Lotim yang tidak punya rumah sama sekali juga cukup banyak. Jumlahnya sekitar 39 ribu. Warga yang tidak punya rumah ini tinggal di satu rumah dengan kepala keluarga yang lain.
“Artinya dalam satu rumah itu 2-3 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sana. Ini juga menjadi PR kita,” tutupnya.
Editor : Siti Aeny Maryam