LombokPost - Puluhan warga Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di depan kantor desa menuntut kepala desa dan kaur perencanaan mundur karena dianggap tidak transparan dalam mengelola dana desa (DD).
“Penggunaan dana desa tidak transparan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak pernah disosialisasikan dan pembuatannya tidak pernah melibatkan masyarakat. Kalau SPJ itu bisa dimanipulasi,” jelasnya.
Ia juga menuding kades tidak pernah terbuka terkait anggaran lain. Menurutnya, penggunaan DD yang terpampang di papan informasi hanya formalitas dan digambarkan secara umum. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat menuntut kades untuk mundur.
Ahmad menyebut, kades Rumbuk terlalu nepotis, terutama dalam pembangunan fisik. Sebagian besar proyek dikerjakan keluarga dekat kades, padahal mereka berasal dari luar desa Rumbuk.
“Padahal sarjana teknik yang lebih berkompeten ada di desa Rumbuk, kenapa harus menggunakan orang lain dari luar desa?” ujarnya.
Massa juga mendesak Kaur Perencanaan dicopot. Mereka menilai selama 15 tahun menjabat tidak ada perubahan berarti di Desa Rumbuk dan dianggap sudah terlalu tua untuk bekerja.
“Kami ingin ada perbaikan sistem di desa Rumbuk. Banyak sarjana di desa Rumbuk yang lebih berkompeten, namun kenapa yang tua masih saja dipertahankan, sementara hasilnya tidak ada,” jelasnya.
Massa mengancam jika tuntutan tidak diindahkan, mereka akan kembali menggelar aksi lebih besar dan membawa kasus ini ke ranah hukum.
Sementara itu, Kepala Desa Rumbuk Chairul Anwar menjelaskan, penggunaan DD telah diinformasikan melalui baliho di beberapa lokasi strategis, seperti kantor desa dan masjid. Namun tidak semua penggunaan dana bisa dirinci secara detail.
“Tentu tidak bisa kita rincikan dengan detail. Yang kita pampang tentu garis besarnya saja. Dan kalaupun masyarakat keberatan, silakan datang ke kantor desa kami siap melayani 24 jam,” katanya.
Mengenai RPJMDes, ia menegaskan, dalam rapat penyusunan selalu mengundang tokoh masyarakat. Namun partisipasi masyarakat minim, dan hasil rapat juga sudah disepakati Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Setiap kami melakukan musyawarah selalu kami undang, tetapi yang namanya masyarakat jarang ada yang mau datang. Bahkan BPD juga sudah mengundang mereka,” tutupnya. (par/r7)
Editor : Prihadi Zoldic