LombokPost-Puluhan mahasiswa dari dua aliansi berbeda kembali menggelar aksi di Kantor Bupati dan DPRD Lombok Timur, Rabu (3/9). Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal yang belum juga terselesaikan.
"Kalau isu nasional, kita hanya menuntut tindakan aparat kepolisian terhadap massa aksi saat demo di Jakarta, terutama perlakuan terhadap ojol dan pengesahan RUU Perampasan Aset," terang Koordinator massa aksi dari Aliansi Bumi Patuh Karya Melawan Azhar Parwadi, Rabu (3/9).
Terkait isu daerah, massa aksi meminta konflik agraria yang terjadi di Mandalika Lombok Tengah segera diatensi, termasuk masalah di Pantai Tanjung Aan. Selain itu mereka juga menyorot masalah di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), seperti rencana pembangunan geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bukit Provok.
Provok merupakan kawasan konservasi yang harus dilindungi dan dimanfaatkan secara maksimal, sebab di area tersebut terdapat banyak mata air yang harus dijaga. Mereka juga menolak rencana pembangunan glamping dan seaplane yang saat ini dalam tahap uji kelayakan.
"Tuntutan ini sudah sering kami lakukan dan sampai hari ini belum ada hasilnya," ujarnya.
Massa aksi juga menuntut Pemkab Lotim dan DPRD Lotim menertibkan galian C yang ada di Lotim, karena banyak tambang ilegal yang masih beroperasi.
Mereka menilai keberadaan galian C, baik legal maupun ilegal, tidak memberikan dampak bagi masyarakat Lotim. Bahkan sampai saat ini Lotim masih menjadi kabupaten termiskin di NTB.
Selain itu mereka menyoroti penguasaan pesisir pantai dari Obel-obel di Kecamatan Sambelia sampai Ekas di Jerowaru untuk tambak udang. Keberadaan tambak udang ini dinilai berdampak buruk bagi lingkungan.
"Nelayan-nelayan kesulitan mendapatkan ikan, dari sebelumnya cukup di pesisir saja tapi sekarang terpaksa ke tengah, karena adanya pembangunan tambak udang ini," katanya.
Sementara itu Yandis salah satu Ketua Cipayung Plus menuntut Bupati dan Ketua DPRD Lotim mencopot Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lotim Ahyan dari jabatannya, karena diduga mencederai idealisme mahasiswa saat aksi unjuk rasa di kantor DPRD Lotim pada Senin (1/9). Hal itu dipicu pembagian nasi bungkus kepada massa aksi yang dinilai sebagai penghinaan.
"Kami minta Sekwan Lotim dicopot dari jabatannya, karena telah menghina pergerakan kami yang menyampaikan aspirasi masyarakat," katanya.
Sekwan Lotim Ahyan mengatakan, Sekretariat Dewan adalah pelayanan masyarakat. Karena itu ia berusaha memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada semua masyarakat, salah satunya menyediakan air minum dan nasi saat aksi demonstrasi di DPRD Lotim.
"Makanan itu kami siapkan kepada semua yang hadir, tidak hanya mahasiswa dari Cipayung Plus yang melakukan aksi demonstrasi. Kami tidak membeda-bedakan, pelayanan kami ingin ada kesetaraan," terangnya.
Penyediaan air minum dan nasi bungkus itu menurutnya bentuk apresiasi Sekwan terhadap massa aksi, tanpa ada niat atau maksud lain. "Jika memang ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya lakukan itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," tutupnya.
Bupati Lotim Haerul Warisin mengatakan siap menindaklanjuti tuntutan massa aksi untuk memecat Sekwan Lotim. Namun hal itu tidak bisa dilakukan sehari dua hari, karena harus sesuai peraturan perundang-undangan.
"Saya akan tindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, tapi berikan saya waktu. Karena untuk memberhentikan orang ada proses dan aturan yang harus kita ikuti," tutupnya.
Editor : Siti Aeny Maryam