"Termasuk program untuk mendukung program ketahanan pangan, dengan membangun irigasi dan jalan usaha tani," terang Ketua DPRD Lotim Muhammad Yusri, Selasa (14/10).
Kata dia, pihaknya akan mengawal pelaksanaan pokir DPRD agar tepat sasaran dan sejalan dengan pembangunan nasional. Seperti pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan.
Legislatif dan eksekutif akan terus bersinergi, terutama dalam mewujudkan Lotim Smart sebagaimana visi-misi
Bupati Lotim, berjalan beriringan dengan aspirasi DPRD melalui Pokir.
“Kita sudah komunikasi dengan eksekutif agar APBD 2026, visi-misi Bupati dan Pokir DPRD saling mendukung, termasuk menyukseskan program nasional seperti MBG," katanya.
Tidak hanya pelayanan dasar, ia juga berharap pokir DPRD juga dapat menyasar sektor perikanan dan pemberdayaan UMKM. Pembangunan dari pokir diharapkan dapat mendukung peningkatan akses dan pelayanan masyarakat di desa.
Sebagai bentuk pengawasan, pokir tersebut pihaknya rutin berkoordinasi dengan sejumlah OPD di mana pokir tersebut ditempatkan, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Koperasi.
“Di mana pun Pokir ditempatkan kita akan awasi supaya bisa tepat sasaran," katanya.
Ia menyebutkan pada perubahan APBD 2025, DPRD mendapatkan anggaran sekitar Rp30 miliar. Dari anggaran itu dana Pokir yang didapatkan rata-rata Rp 200 juta per anggota. Sementara di tahun 2026, akan ada penyesuaian anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hasni menyampaikan pemotongan TKD ini berlaku untuk semua Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan Lotim mendapatkan pemotongan sebesar Rp 327 miliar.
"Meskipun TKD di potong, namun banyak program pemerintah pusat yang turun ke daerah. Seperti program MBG. Program ini membuat perputaran uang di daerah semakin besar, karena sasaran program ini cukup besar," katanya.
Editor : Siti Aeny Maryam