Lombokpost - Bupati Lombok Timur (Lotim) Haerul Warisin memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap utuh meski dana transfer dari pusat mengalami pengurangan. Ia juga menegaskan komitmen pemkab menjaga ketepatan pembayaran gaji dan TPP di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Insya Allah tidak akan berkurang, tidak akan berpengaruh dengan pengurangan dana transfer itu,” terang Bupati Lotim Haerul Warisin, Selasa (11/11).
Dikatakan, beberapa daerah di Indonesia saat ini melakukan penyesuaian atau pengurangan TPP ASN sebagai langkah efisiensi. Namun Lotim menjadi salah satu daerah yang memilih mempertahankan besaran TPP ASN di tengah keterbatasan fiskal.
“Kalau kita tidak, Pemkab telah berkomitmen untuk memberikan gaji maupun TPP sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Menurutnya, keputusan tidak mengurangi TPP merupakan bentuk perhatian Pemkab Lotim terhadap kesejahteraan pegawai. Ia juga mengaku kasihan jika TPP ASN harus dipotong.
“Kalau kita potong lagi kasihan mereka. Hanya Lotim yang tidak melakukan pemotongan di NTB,” katanya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan semangat kerja ASN Lotim tetap terjaga dan pelayanan publik kepada masyarakat berjalan lancar tanpa gangguan akibat keterlambatan hak pegawai.
“Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan semangat mereka bekerja agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hasni menyampaikan, pemotongan transfer ke daerah berlaku untuk semua provinsi dan kabupaten/kota. Lotim sendiri mengalami pengurangan sebesar Rp 327 miliar.
“Rp 327 miliar itu ada di dana DAU, DBHCHT, Dana Desa (DD), dan DAK fisik. Seperti di DAK fisik yang sebelumnya kita dapat Rp 129 miliar, kini disesuaikan menjadi Rp 119 miliar,” katanya.
Meski ada pemotongan, banyak program pemerintah pusat yang turun ke daerah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai mampu meningkatkan perputaran uang di daerah karena menyasar hingga 187 ribu orang.
Program tersebut berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, meski dari sisi infrastruktur daerah akan berkurang akibat penyesuaian anggaran.
Editor : Marthadi