LombokPost - BPJS Kesehatan Cabang Selong menyambut baik komitmen Kejaksaan Negeri Lombok Timur dalam mendukung penegakan kepatuhan. Hal tersebut menjadi bagian utama dari Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 yang digelar awal pekan ini.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong Elly Widiani menerangkan, pelaksanaan Forum Koordinasi Kepatuhan di tingkat kabupaten merupakan bagian dari dukungan terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan.
“Melalui forum tersebut diharapkan kolaborasi lintas sektor semakin kuat dalam mengawal kepatuhan pemberi kerja terhadap regulasi yang berlaku,” terang Elly.
Elly menjelaskan bahwa sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah terjalin erat melalui mekanisme pelimpahan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai langkah hukum untuk menindaklanjuti badan usaha yang belum patuh dalam hal registrasi, pelaporan data, dan pembayaran iuran. Menurutnya, dukungan lembaga penegak hukum sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepatuhan di tengah dunia usaha yang semakin dinamis.
“Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan keberlanjutan Program JKN. Melalui forum ini, kami tidak hanya membahas angka dan data, tetapi juga menyusun langkah konkret agar seluruh pekerja di Lombok Timur mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkecuali,” jelas Elly.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Hendro Wasisto yang juga selaku ketua forum menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung upaya penegakan kepatuhan dalam penyelenggaraan Program JKN.
Menurutnya, JKN memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan menjadi salah satu wujud nyata kehadiran negara di bidang pelayanan publik.
“JKN bukan hanya program kesehatan, tetapi juga jaminan sosial yang menjadi hak dasar masyarakat. Kami di Kejaksaan Negeri Lombok Timur siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan badan usaha di daerah ini mematuhi kewajibannya agar seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak,” ujar Hendro.
Kegiatan forum tersebut dihadiri juga perwakilan dari instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah, serta unsur aparat penegak hukum yang tergabung dalam forum koordinasi tingkat kabupaten tersebut.
Dari hasil forum tersebut, seluruh peserta sepakat untuk memperkuat koordinasi dan langkah konkret dalam penegakan kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Forum akan menindaklanjuti dengan publikasi kegiatan sebagai bagian dari upaya sosialisasi kepada pemberi kerja dan pekerja penerima upah agar semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap Program JKN. Selain itu, akan dilakukan pemanggilan badan usaha yang belum patuh SKK ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk memastikan pembayaran iuran berjalan sebagaimana mestinya.
Melalui Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan ini, Elly Juga memaparkan bahwa sinergi antara BPJS Kesehatan, Kejaksaan Negeri, dan seluruh instansi terkait diharapkan semakin kuat. Kolaborasi lintas sektor bukan hanya menjadi upaya administratif, melainkan juga komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan Program JKN dan memastikan seluruh pekerja di Lombok Timur terlindungi oleh jaminan kesehatan yang adil.
“Harapannya, forum ini tidak berhenti pada rapat koordinasi semata, tetapi menjadi langkah nyata dalam membangun budaya patuh dan kolaboratif. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa wujudkan Lombok Timur yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” tutup Elly.
Editor : Akbar Sirinawa