Lombokpost-Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur (Lotim) Shulhi menegaskan guru madrasah di Lotim pada tahun 2026 mendatang tidak akan merasa dianaktirikan pemerintah. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan sertifikasi guru madrasah baik swasta maupun negeri.
“Tahun 2026, pemerintah sudah berkomitmen untuk menghabiskan guru-guru madrasah untuk disertifikasi. Jadi mereka tidak lagi merasa dianaktirikan dengan guru-guru sekolah negeri,” terang Shulhi menjawab Lombok Post, Minggu (7/12).
Pada tahun 2024 jumlah guru madrasah di Lotim, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai Madrasah Aliyah (MA) swasta maupun negeri yang telah disertifikasi sebanyak 12 ribu lebih. Sisanya tahun 2026 akan diupayakan dituntaskan.
Sulhi tidak merinci jumlah guru madrasah di Lotim yang belum sertifikasi. Namun pemerintah berjanji menyelesaikan semua guru non ASN untuk sertifikasi.
“Kalau yang belum sertifikasi data pastinya saya kurang hafal, tetapi yang sudah sertifikasi sudah 12 ribu sampai 2024 kemarin,” katanya.
Sulhi menyampaikan, guru yang mengajar di lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paro waktu, untuk kesejahteraan mereka.
Sementara guru yang bernaung di Kemenag akan diupayakan mendapatkan sertifikasi dan impassing. Sehingga meski tidak menjadi PPPK, kesejahteraan guru madrasah akan disamakan dengan gaji guru PPPK.
“Jika tidak bisa diangkat menjadi PPPK. Mereka akan di sertifikasi, kemudian diimpasing dan gajinya disetarakan dengan gaji PPPK. InsyaAllah 2026 semua guru madrasah yang telah memenuhi syarat diupayakan untuk sertifikasi,” katanya.
Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim Hasni menyebut, dari sekitar 5.000 lebih guru yang mengajar di sekolah negeri di bawah naungan Dikbud, sekitar 200 orang belum tersertifikasi. Sehingga anggaran untuk tunjangan guru non sertifikasi menurun drastis.
“Yang belum sertifikasi tinggal sekitar 200 orang. Sehingga anggaran untuk guru non sertifikat tinggal sekitar Rp 200 juta,” katanya.
Sementara di sekolah swasta dari total sekitar 9.000 guru honorer, yang telah sertifikasi sekitar 4.000 orang. Pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2026 mendatang semua guru sudah tersertifikasi. (par/r7)
Editor : Marthadi