Lombokpost - Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) menggelar pokok jurnalis perdana di awal tahun 2026 ini. Pada pojok jurnalis kali ini membedah disertasi doktoral Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim M Juaini Taofik, yang berjudul Model Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Lotim.
Materi ini dibahas karena menawarkan solusi atas fenomena stagnasi data stunting. Meski pemerintah telah melakukan intervensi masif. Bahkan Lotim tercatat masih berada di peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di NTB dalam penanganan stunting.
"Penanganan stunting selama ini terjebak pada pendekatan administratif dan prosedural (output), namun lemah pada dampak nyata di tingkat keluarga (outcome)," terang Sekda Lotim M Juaini Taofik, Selasa malam (6/1).
Baca Juga: Kurangi Masalah Stunting Lotim, Setiap Dapur Sehat Jangkau 300 Sasaran
Kata dia, Lotim memiliki banyak regulasi dalam penanganan stunting, anggaran, dan struktur birokrasi, tapi angka stunting masih tinggi. Ada kesengajaan antara kebijakan di atas kertas dengan perilaku masyarakat di lapangan.
Ia menceritakan pengalaman risetnya saat menyusun Disertasi dirinya tinggal bersama keluarga berisiko stunting di Masbagik dan Kembang Kuning. Ia menemukan fakta bahwa faktor penyebab bukan hanya ekonomi, tapi juga stigma sosial dan kurangnya edukasi.
"Misalnya, adanya ibu yang tidak menyusui bayinya bukan karena tidak mampu, melainkan karena persepsi sosial yang keliru atau kesibukan yang tidak terarah," terang Juaini.
Baca Juga: Wabup Lotim Minta Penurunan Stunting Harus Didukung Dengan Perencanaan dan Data yang Baik
Sebagai antitesis dari model konvensional, Juaini memperkenalkan model SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting). Model ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Sumber Daya, Birokrasi, Disposisi, Komunikasi) dengan kekuatan Modal Sosial dan Kearifan Lokal.
Menurutnya Sipetas ini sedikit berbeda, sebab penanganan stunting tidak hanya mengandalkan petugas kesehatan, tapi menjadikan Tuan Guru, tokoh adat, dan komunitas sebagai aktor utama.
"Model ini akan mengatasi kendala bahasa dan resistensi masyarakat di daerah terpencil melalui pendekatan yang lebih persuasif dan agamis," kata dia.
Kemudian, Keberlanjutan tanpa anggaran, dapat menanamkan kesadaran perilaku sehingga program tetap berjalan meskipun anggaran daerah sedang terbatas. Kemudian adaptif dan kontekstual menyesuaikan pola penanganan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang memiliki karakteristik sosial berbeda.
Sekda Juaini berharap, temuan risetnya ini tidak hanya menjadi pajangan di perpustakaan, tetapi dapat diadopsi sebagai kerangka operasional resmi dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) Lotim, guna menciptakan masa depan generasi yang bebas stunting.
Bedah disertasi ini menghadirkan panelis kompeten seperti Dr. Amrullah Staf Ahli Gubernur NTB, Saparwadi seorang aktivis. serta beberapa tokoh agama dan peneliti sosial.
Para panelis menyoroti bahwa model ini mampu menjawab tantangan Normal Baru vs Nilai Lama. Di negara berkembang seperti Indonesia, kepatuhan masyarakat terhadap tokoh informal seringkali lebih tinggi dibandingkan kepada birokrasi formal. SIPETAS dinilai mampu menjembatani celah tersebut.
Adapun disertasi ini dijadwalkan akan diuji dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang Terbuka Program Doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 9 Januari 2026 mendatang.
Editor : Marthadi