Lombokpost-Dinas Sosial Lombok Timur (Lotim) meminta pemerintah desa lebih proaktif melaporkan warga miskin, terutama miskin ekstrem yang belum tersentuh berbagai bantuan sosial dari pemerintah. Desa dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakatnya.
"Desa nanti yang mengusulkan masyarakatnya, kemudian kami yang menindaklanjuti. Operator desa kami harap rutin melakukan pemutakhiran data," terang Kepala Dinas Sosial Lotim Siti Aminah.
Siti Aminah menyebut, jumlah penduduk Lotim yang masuk kategori miskin di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial tercatat sebanyak 85 lebih kepala keluarga (KK).
Jika ada masyarakat kategori miskin ekstrem yang belum tersentuh bantuan pemerintah, diharapkan dilaporkan ke operator desa masing-masing atau langsung kepada Dinas Sosial Lotim.
"Nanti kita cek NIK-nya, dari sana kita bisa melihat posisi desilnya di mana, apa saja yang pernah didapatkan," katanya.
Ia menyebut, selama ini pihaknya tetap berkoordinasi dengan desa karena dinilai lebih tahu dan lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Karena itu, ia berharap desa lebih aktif melaporkan warganya.
"Kalau kami, kalau tidak ada laporan dari masyarakat atau desa, kami tidak bisa menindaklanjuti. Tapi begitu ada laporan masuk, kami pastikan langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan tim PKH yang ada di desa untuk melakukan asesmen," tutupnya.
Sebelumnya, Sekda Lotim Juaini Taofik menyebut jumlah penduduk Lotim yang masuk kategori miskin ekstrem sebanyak 42 ribu jiwa atau sekitar 3,2 persen. Pemkab Lotim menargetkan angka kemiskinan ekstrem ini bisa ditekan hingga nol persen pada 2027. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah Provinsi NTB.
“Nanti akan diukur lagi pada tahun 2026. Data kemiskinan ini dinamis dan bisa berubah melalui mekanisme musyawarah desa serta pembaruan data dari Dinas Sosial dan program PKH,” terangnya.
Editor : Akbar Sirinawa