LombokPost-Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) Lombok Timur (Lotim) mendesak Pemkab Lotim membentuk satgas pengawasan gas elpiji. Desakan ini muncul menyusul kelangkaan dan tingginya harga elpiji 3 kilogram di Lotim, yang belum terselesaikan selama sebulan terakhir.
"Pemkab Lotim, Dinas perdagangan mengklaim stok elpiji aman, tapi nyatanya di tengah masyarakat masih sangat sulit didapatkan dan harganya juga sangat mahal,” terang Ketua Alpa Lotim Hadi Tamara saat hearing di Kantor DPRD Lotim, Senin (6/4).
Sejak Ramadan hingga awal April ini, elpiji masih sulit didapatkan sehingga membuat masyarakat panik. Bahkan baru-baru ini, di sejumlah kecamatan masyarakat sampai berdesak-desakan hingga pingsan saat mengantre membeli elpiji 3 kilogram.
Baca Juga: Kuota Sekolah Rakyat Dasar Lombok Timur Hanya 100 Siswa, Dinsos Minta Tambahan
Ia menduga, kelangkaan elpiji bukan karena tingginya pemakaian, melainkan adanya permainan atau dipolitisasi di tingkat SPBE hingga pangkalan. "Berdasarkan analisa kami, ini ada permainan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Lotim Hadi Fathurahman menjelaskan alur distribusi gas elpiji dari depo Ampenan ke agen hingga pangkalan. Tidak ada istilah pengecer dalam pendistribusian elpiji, yang dinilai menjadi salah satu penyebab mahalnya harga di masyarakat.
"Kalau di tingkat pangkalan, harga tetap sesuai HET Rp 18 ribu. Tingginya harga ini memang di tingkat pengecer, harganya beda-beda," jelasnya.
Kouta pendistribusian juga sudah sesuai, yakni 35 ribu tabung per hari. Pascalebaran, Lotim bahkan mendapatkan tambahan 17 ribu tabung per hari.
"Memang saya akui, kita penuh keterbatasan dalam pengawasan, ini karena anggaran dan sebagainya yang masih terbatas," katanya.
Baca Juga: 105 Dapur MBG di Lombok Timur Disetop Sementara, Ini Penyebabnya
Terkait dugaan permainan atau penimbunan elpiji, pihaknya akan menggandeng Pertamina untuk pengawasan, sehingga bisa langsung diberikan sanksi. Bisa berupa penghentian izin maupun pengurangan kuota.
Berdasarkan hasil hearing di kantor DPRD, pihaknya akan membentuk Satgas Elpiji, mengantisipasi kelangkaan dan tingginya harga. "Satgas ini akan melibatkan APH. Jadi nanti kita akan ada polisi dan kejaksaan," pungkasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Lotim Hasan Rahman menyoroti Dinas Perdagangan yang belum memiliki data akurat terkait jumlah distribusi elpiji di Lotim, khususnya ke masing-masing pangkalan.
"Pengakuan Pemkab Lotim, Pertamina dan SPBE stok aman, tapi kenyataannya di bawah masih kacau. Saya minta data-data pangkalan, data kouta yang didistribusikan belum bisa ditampilkan. Kami minta setelah satgas terbentuk data-data itu harus ada," jelasnya.
Editor : Akbar Sirinawa