LombokPost - Bupati Lombok Timur (Lotim) menyoroti anggaran penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai tidak efektif karena banyak lampu tidak menyala.
Pemkab berencana menggandeng pihak swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mulai 2027.
"Dari data yang ada jumlah PJU di Lotim sekitar 14-16 ribu titik, itulah yang menghabiskan uang kita sebesar Rp 19-21 miliar setiap tahun, tapi mana yang 16.000 titik itu," terang Bupati Lotim Haerul Warisin.
Baca Juga: Pimpinan Komisi IV DPRD Bantah Isu Fee Proyek PJU Rp 17,8 Miliar, Segera Panggil Dishub NTB
Kondisi ini akan menjadi atensi Pemkab Lotim pada tahun 2027 mendatang. Selama ini anggaran yang digelontorkan cukup besar, namun sejumlah ruas jalan di Lotim masih gelap.
Bupati mengatakan, KPBU menjadi opsi untuk mengatasi masalah ini. Skema ini dinilai akan memangkas belanja PJU, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan penerangan di Lotim. Selain memasang, pihak swasta juga akan berkewajiban merawat lampu PJU.
Kata dia, hasil verifikasi sementara menunjukkan kebutuhan riil PJU Lotim sekitar 8.000 titik. Dengan skema KPBU, Pemda tidak lagi mengeluarkan dana besar di awal karena swasta yang membiayai pemasangan dan perawatan selama kontrak berlangsung.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Diterpa Isu Miring Proyek PJU Rp 17,8 Miliar, Desak Panggil Dishub NTB
"Artinya kalau sekarang, kita bayar ke PLN sekitar Rp 19-21 miliar, setelah KPBU kita hanya bayar sekitar Rp 8 miliar. Sisanya bisa kita alokasikan untuk keperluan yang lainnya," jelasnya.
Masa kontrak diperkirakan 12-13 tahun, selama masa kontrak pihak swasta berkewajiban merawat seluruh jaringan, mulai dari tiang, lampu, hingga sistem kelistrikan.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Lotim Muhammad Safwan menyampaikan, berdasarkan data tahun 2024 lalu jumlah PJU di Lotim tercatat sebanyak 16 ribu lebih. Kemudian pada tahun 2025 lalu ada penambahan sebanyak 2 ribu PJU.
Baca Juga: Ingin Tambah PJU Jalan Provinsi, Dishub NTB Minta Bantuan Pokir Dewan
"Jadi untuk tahun ini jumlah PJU kita sekitar 18 ribu lebih yang tersebar di 21 Kecamatan," terang Safwan.
Kata dia, dari 18 ribu PJU itu, diakui kondisinya saat ini banyak yang tidak menyala karena mengalami gangguan, baik pada kelistrikan, lampu maupun lainnya. Untuk pemeliharaan diakui saat ini terkendala anggaran yang sangat minim.
Ia menyambut baik rencana Bupati Lotim untuk melakukan KPBU tersebut. Bahkan pihaknya saat ini mulai melakukan survei untuk melihat kelayakan dan kondisi masing-masing PJU.
"Kita sedang proses survei kelayakan dulu. Selama ini kita kerja sama dengan PLN, MoU kita hanya kontrak daya dan meternisasi," tutupnya. (par/r7)
Editor : Redaksi