LombokPost-Ratusan pemuda adat dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Bale adat Limbungan, Desa Perigi, Kecamatan Suela. Mereka melaksanakan Jambore Nasional Kelima Barisan Pemuda Adat Nusantara (JAMNAS V BPAN).
Ratusan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di kompleks Bale Adat Limbungan, Desa Perigi. Mereka mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku, hingga Papua.
Mereka pemuda adat Nusantara. Hari itu, Selasa (30/6), mereka mengikuti Jambore Nasional (JAMNAS) V Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pj Ketua Umum BPAN Hero Aprila menyampaikan, sebelum acara pembukaan, kegiatan diawali dengan Parade BPAN. Parade itu melibatkan peserta dan masyarakat adat di wilayah Perigi dan Limbungan.
“Parade ini bukan sekadar perayaan estetika. Tetapi pernyataan kolektif bahwa keberagaman identitas masyarakat adat adalah kekuatan, bukan kelemahan,” terang Hero.
Usai parade, kegiatan berlanjut dengan ritual adat yang dipimpin tetua adat komunitas Perigi dan Limbungan. Ritual itu menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai, kearifan, dan spiritual masyarakat adat tuan rumah.
Baca Juga: Aset dan Infrastruktur Disorot Saat Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025
JAMNAS V BPAN diharapkan melahirkan dokumen organisasi yang menjadi peta jalan perjuangan pemuda adat. Termasuk garis besar program kerja dan manifesto sebagai pernyataan sikap kolektif pemuda adat Nusantara.
“BPAN ini lahir pada tahun 2012, sebagai sayap kepemudaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),” jelasnya.
Kata dia, BPAN sejauh ini telah mengorganisasi lebih dari 10 ribu anggota. Mereka tersebar di 124 wilayah pengorganisasian di seluruh Indonesia. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan masyarakat adat menjadi napas keberlangsungan gerakan.
Baca Juga: Wabup Dompu Buka Suara soal Video Tinggalkan Rapat Paripurna DPRD
Kegiatan ini juga menjadi momentum dan proses regenerasi bagi masa depan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat.
Selama ini, kata dia, banyak wilayah adat dirampas. Banyak masyarakat adat dikriminalisasi hanya karena mempertahankan wilayah adatnya. Karena itu, momentum ini dijadikan ajang refleksi untuk melihat sejauh mana gerakan berjalan.
“Acara ini juga sebagai bentuk penegasan bahwa tongkat estafet perjuangan harus terus dijaga,” katanya.
Baca Juga: Sindir Cukong Pemilik Dapur, Ketua Majelis Adat Sasak Dukung Penyaluran MBG Secara Tunai
JAMNAS V BPAN diharapkan menjadi titik konvergensi tuntutan pemuda adat terhadap lambatnya legislasi nasional. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat telah diusulkan sejak 2009. Namun, hingga kini belum disahkan DPR RI. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 telah menegaskan kewajiban negara untuk mengakui hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lotim Ahyan menyambut positif penyelenggaraan JAMNAS V BPAN di Lotim. Pemkab Lotim baru mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat pada 27 Maret 2026. Langkah itu menjadi bentuk konkret pengakuan di tingkat daerah.
“Jambore ini adalah bukti bahwa adat tidak punah. Adat hidup karena ada kalian, para pemuda adat nusantara. Hutan harus dijaga, bahasa ibu harus dihidupkan, tanah adat harus dilindungi. Saya yakin di pundak kalian semuanya akan terjaga,” tegasnya. (*/r7)
Editor : Kimda Farida