Bupati Lotim Tegaskan Jangan Persulit Pelayanan karena BPJS Kesehatan

Supardi • Dipublikasikan Rabu, 2 September 2026 | 07:33 WIB
TINJAU PERLENGKAPAN: Bupati Lombok Timur Haerul Warisin didampingi Kepala Dinas Kesehatan, saat  meninjau ruangan dan alat kesehatan di Puskesmas Sakra Timur yang baru.
TINJAU PERLENGKAPAN: Bupati Lombok Timur Haerul Warisin didampingi Kepala Dinas Kesehatan, saat  meninjau ruangan dan alat kesehatan di Puskesmas Sakra Timur yang baru.

LombokPost-Puskesmas Sakra Timur resmi beroperasi untuk memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegaskan, pelayanan kepada warga harus diutamakan, sementara urusan administrasi dan BPJS Kesehatan dapat diselesaikan setelah pasien mendapat perawatan.

“Saat ini kita tidak hanya meresmikan gedung yang megah, tetapi bagaimana gedung ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” terang Bupati Lotim Haerul Warisin, Senin (1/9).

Dia menekankan seluruh pegawai di puskesmas itu, mulai dari dokter, bidan, perawat, kepala puskesmas, dan jajarannya, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pandang bulu, dengan ramah, sopan, dan cepat.

Baca Juga: Layanan Pustu Monjok Dialihkan Sementara ke Puskesmas Mataram

Tindakan cepat dalam melayani masyarakat, menurutnya, merupakan hal yang paling utama. Sementara persoalan administrasi atau BPJS Kesehatan bisa diurus belakangan setelah masyarakat mendapat perawatan.

“Layani dulu masyarakat, baru tanya masalah BPJS segala macamnya,” tegasnya.

Disebutkan, setiap tahun anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan yang digelontorkan Pemkab Lotim terus meningkat. Pada 2021, Pemkab Lotim menganggarkan sebesar Rp 22 miliar. Kemudian pada 2022 naik menjadi Rp 28 miliar dan pada 2023 kembali naik menjadi Rp 30 miliar.

Baca Juga: Dikes Mataram Siapkan Relokasi Puskesmas Mataram ke Lahan Eks SDN 19 Mataram

Kemudian pada 2024, karena adanya target untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), Pemkab Lotim menganggarkan sebesar Rp 87 miliar. Pada 2025 naik menjadi Rp 88 miliar dan 2026 menjadi Rp 125 miliar per tahun.

“Pemerintah capek-capek cari uang, efisiensi segala macam, semua kita rem, supaya Rp 125 miliar ini bisa kita berikan kepada BPJS, agar masyarakat Lotim bisa dirawat dengan mudah menggunakan BPJS,” jelasnya.

Dia meminta masyarakat melaporkan langsung kepadanya jika ada petugas kesehatan yang mempersulit masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, aduan yang disampaikan harus betul-betul valid, tidak membuat fitnah atau mengada-ada.

Baca Juga: Puskesmas Nangakara Ditetapkan Jadi BLUD, Bupati Dompu Minta Tinggalkan Pola Layanan Pasif

“Pada prinsipnya, kita semua ini adalah pelayan masyarakat. Jadi masyarakat adalah yang paling utama untuk kita perhatikan. Karena memang pemerintah hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lotim Lalu Aries Fahrozi menyampaikan, di Kecamatan Sakra Timur sebelumnya hanya ada satu puskesmas, yakni Puskesmas Lepak, yang melayani 10 desa dengan jumlah penduduk sebesar 55 ribu jiwa. Dengan keberadaan Puskesmas Sakra Timur, pelayanan akan dibagi. Enam desa akan dilayani Puskesmas Lepak dan empat desa akan dilayani Puskesmas Sakra Timur.

“Dengan ada pembagian ini kita harapkan mutu pelayanan kesehatan semakin baik,” jelasnya.

Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
bupati lotim haerul warisin petugas kesehatan Kesehatan Puskesmas BPJS Kesehatan