LombokPost-Bupati Lombok Timur (Lotim) Haerul Warisin menegaskan pondok pesantren (Ponpes) harus bersih dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik, maupun bentuk kekerasan lainnya. Penegasan itu disampaikan saat membuka bedah Buku Pandu Santri di Ponpes Tohir Yasin Lendang Nangka, Senin (5/10).
“Di Ponpes tidak boleh ada berbagai bentuk kekerasan, perundungan, pelecehan, olok-olok, saling hina, caci maki dan lain-lain,” tegas Haerul Warisin.
Dirinya sangat mengapresiasi Ponpes Tohir Yasin karena dinilai sudah berani secara tegas membahas dan mencetak buku tentang penolakan kekerasan seksual dan kekerasan fisik di pesantren.
Baca Juga: Pesantren Butuh Perhatian Pemda, Pergub Kekerasan Seksual Ponpes Diniliai Insinuatif dan Stereotip
Disebut bupati, belum ada Ponpes lain di Lotim, bahkan di NTB, yang seberani menerbitkan buku menolak kekerasan di lingkungan Ponpes. Peluncuran buku ini disebut juga menjadi salah satu bukti bahwa di Ponpes Tohir Yasin tidak terjadi kekerasan.
“Keberadaan buku ini juga sebagai bentuk keterbukaan Ponpes. Bahwa di tempat ini tidak terjadi apa yang menjadi judul buku ini, yaitu kekerasan,” jelasnya.
Ponpes bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membentuk adab, akhlak, kedisiplinan, dan moral sesuai tuntunan Islam. Sehingga, para orang tua menitipkan anak-anak mereka di Ponpes dengan harapan bisa mendapat ilmu umum dan ilmu agama.
Baca Juga: Perkuat Kolaborasi Lindungi Santri dan Siswa dari Kekerasan
“Buku ini harus dibaca, tidak hanya sekadar dibuka judulnya saja dan daftar isi kemudian ditaruh di rak. Tapi dibaca lalu dipraktikkan, karena buku ini sangat luar biasa dan mulia,” katanya.
Dirinya berharap peluncuran buku ini bisa menjadi virus positif di Lotim, yang dapat ditiru ponpes lain, sebagai langkah untuk antisipasi berbagai bentuk kekerasan di lingkungan Ponpes.
“Kalau ada kejadian atau kekerasan di Ponpes tidak boleh tidak dilaporkan dan ditutup-tutupi. Harus terbuka apa-apa ini,” tandasnya.
Baca Juga: Polda NTB Atensi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Abul Barakat Wannafahat
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram Joko Jumadi juga sangat mengapresiasi Ponpes Tohir Yasin yang telah membuat terobosan baru dengan meluncurkan buku tersebut untuk perbaikan tata kelola Ponpes.
“Memang dari awal kami sampaikan harus ada kode etik, harus ada panduan terkait bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di Ponpes. Tidak hanya kekerasan seksual, tapi kekerasan secara umum,” katanya.
Joko menyebutkan, setelah pengungkapan dugaan kekerasan seksual di Lombok Tengah baru-baru ini, pihaknya kembali menerima sejumlah laporan baru dari sejumlah korban. Namun, laporan tersebut saat ini masih dalam proses investigasi.
Baca Juga: TGB Unggah Kembali Postingan Lama Soal Pesantren Harus Bersih dari Kekerasan Seksual
Bahkan, kata dia, dalam dua minggu terakhir ini pihaknya menerima empat laporan dari korban kekerasan seksual di Lotim. Namun, dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh terkait laporan tersebut. Karena, penanganan dugaan kekerasan seksual membutuhkan waktu cukup lama.
“Pokoknya minggu ini ada empat laporan dari Lotim. Tapi ini kan masih panjang. Masih panjang sekali prosesnya. Karena penanganan kasus kekerasan seksual di Ponpes cukup sulit dan rumit, terutama untuk mendapatkan bukti. Contohnya kemarin di Lombok Tengah itu kita investigasi sejak tahun 2023 dan baru dibuka 2026,” tandasnya. (par/r7)
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post