LombokPost-Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur (Lotim) menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di Kantor DPRD Lotim.
Mereka menyoroti masih minimnya ketersediaan program beasiswa tingkat daerah bagi mahasiswa Lotim.
“Beasiswa saat ini hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, kebutuhan mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam maupun di luar daerah cukup tinggi,” terang Ketua EK LMND Lotim Khairul Azmi, Selasa (13/10).
Kata dia, penyediaan beasiswa daerah seharusnya tidak hanya bergantung pada APBD semata.
Namun, masih banyak sumber lain yang bisa dimanfaatkan Pemkab Lotim, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).
Baca Juga: Dukung Pendidikan Generasi Muda NTB, Bank NTB Syariah Salurkan Beasiswa ke Mahasiswa Unram
Kemudian, sumber lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang ada di Lotim, seperti ritel modern, perbankan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), tambak udang, tambang galian C, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ada di Lotim.
Namun, kata dia, hearing itu tidak menemukan titik terang karena tidak dihadiri oleh Dikbud NTB dan Komisi VIII yang memiliki tugas di bidang itu. Hearing hanya dihadiri Dikbud Lotim.
Selain itu, mereka juga menyoroti masih adanya sekolah yang diduga berbisnis dengan menjual seragam sekolah kepada siswa di Lotim.
Mereka juga menyoroti adanya temuan dugaan pemotongan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Lotim serta penyalurannya yang dinilai belum tepat sasaran.
Baca Juga: 15 Mahasiswa Unram Dapat Beasiswa Rp 111,6 Juta dari Bank NTB Syariah
“Kita harap itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Dikbud Lotim. Agar dugaan ini tidak terjadi lagi di Lotim,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dikbud Lotim M Nurul Wathoni menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya hearing itu.
Ia menilai hearing ini sebagai bentuk kepedulian LMND terhadap layanan dan kualitas pendidikan di Lotim, terutama terkait beasiswa PIP agar benar-benar berbasis data dan bisa tepat sasaran.
“Terkait masalah beasiswa PIP itu sudah kita jawab, kita respons. Karena usulan beasiswa PIP ini sepenuhnya ada di satuan pendidikan. Kami cuma bisa mengawal, mengontrol saja,” terangnya.
Baca Juga: Dimas Erlangga, Putra KLU Berbagi Cerita Raih Beasiswa di Forum ABC
Terkait dugaan pemotongan beasiswa PIP itu, dia menyebut tidak ada pemotongan.
Yang ada, buku rekening siswa hanya disimpan di sekolah dengan alasan untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi kehilangan buku tabungan atau rekening siswa.
“Rekening yang disimpan di sekolah itu bukan untuk dipotong PIP-nya. Tapi demi keamanan. Karena sekarang sudah ada pengawasan yang cukup intens dari banyak pihak jadi tidak mungkin dipotong,” jelasnya. (par/r7)
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post