LombokPost-Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur (Lotim) menggelar hearing di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim. Kedatangan mereka untuk mengadukan berkurangnya jumlah penumpang karena kalah bersaing dengan mobil bak terbuka dan angkutan umum lainnya dalam mengangkut anak-anak sekolah.
“Penggunaan bak terbuka ini kan tidak boleh, karena membahayakan anak-anak dan itu juga merugikan para sopir Engkel,” terang Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lotim Hulain, Selasa (10/11).
Hulain menyebutkan, anak sekolah seharusnya menggunakan kendaraan yang sesuai peruntukannya, yakni angkutan umum yang menyediakan ruang khusus bagi penumpang. Bukan kendaraan bak terbuka yang diperuntukkan untuk mengangkut barang.
Baca Juga: Pejabat Mataram Naik Angkutan Umum, Efisiensi Jadi Gaya Hidup
Mereka mendesak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk mengimbau sekolah-sekolah agar tidak menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Jika memang alasannya tidak menggunakan Engkel karena tidak layak, ya jangan digunakan. Tapi jangan juga karena alasan Engkel tidak layak, lalu menggunakan kendaraan terbuka. Itu mengancam keselamatan anak-anak dan melanggar undang-undang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lotim Muhammad Safwan menyampaikan, keinginan para sopir engkel merupakan hal yang wajar. Namun, ia meminta para sopir melakukan pembenahan terhadap kendaraan masing-masing agar lebih nyaman digunakan oleh masyarakat.
Baca Juga: 10 Juta Orang Pilih Angkutan Umum untuk Mudik 2026, Kemenhub Catat Lonjakan Penumpang Signifikan
“Silakan perbaiki kendaraannya, buat masyarakat nyaman sehingga pasti bisa menjadi pilihan. Terus lakukan pendekatan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan,” katanya.
Safwan mengakui, sejauh ini pihaknya belum bisa menindak tegas para sopir mobil bak terbuka yang mengangkut orang. Pasalnya, Dishub Lotim saat ini belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bisa melakukan penindakan.
Ia berharap pada 2027, Dishub Lotim sudah memiliki PPNS sehingga bisa menindak sopir mobil bak terbuka yang mengangkut orang di jalan raya karena membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.
Baca Juga: Mobil Pikap Itu untuk Barang Bukan Manusia, Tapi Kalau Tak Ada Angkutan Umum Bagaimana?
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Hasan Basri menyebutkan, hearing ini diharapkan menjadi momentum untuk membenahi sistem transportasi di Lotim.
“Kami berharap, pemerintah daerah mendorong asosiasi sopir agar memiliki organisasi yang kuat dan terstruktur. Seperti di Bali, mereka punya kelembagaan berbasis koperasi dengan pola pengelolaan seperti layanan transportasi online,” katanya.
Dia menilai, penguatan organisasi dapat membantu sopir meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk kenyamanan dan kondisi kendaraan. Dengan begitu, para sopir engkel akan memiliki daya saing untuk menghadapi perkembangan layanan transportasi yang semakin kompetitif.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post