LombokPost-Wacana pembangunan proyek panas bumi (geotermal) di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur (Lotim), mulai dibahas. Pembahasan ditandai dengan sosialisasi pengembangan dan penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sembalun di Kantor Bupati Lotim, Kamis (19/11).
“Pertama tentu kita tegak lurus dengan kebijakan pusat, karena ini untuk rakyat Indonesia, termasuk kita di Lotim,” terang Sekda Lotim Dr M Juaini Taofik.
Menurutnya, pertemuan ini merupakan sosialisasi tahap pertama sehingga dirinya belum mengetahui secara utuh bentuk proyek panas bumi yang akan dikembangkan. Sementara itu, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan, diperlukan kajian mendalam.
Baca Juga: PLN Dorong Pengembangan Panas Bumi NTT, Penerimaan Masyarakat Jadi Perhatian Utama
Rencana pembangunan panas bumi di Sembalun sudah diwacanakan sejak 2012. Namun, sosialisasi pengembangan dan penawaran WKP baru dilakukan saat ini. Juaini mengaitkan langkah itu dengan kebijakan pemerintah pusat dalam Asta Cita kelima, yakni mewujudkan ketahanan energi melalui pengembangan energi terbarukan.
“Di awal ini bukan sepakat tidak sepakat. Tapi menyambut baik dan mendukung. Bayangkan kita punya energi yang selama ini terbengkalai, tidak dimanfaatkan, sekarang bisa kita manfaatkan,” katanya.
Juaini menyebutkan, proyek panas bumi sudah berjalan di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai potensi berkurangnya sumber mata air dan terjadinya gempa, Juaini menilai dampak itu tidak akan terjadi.
“Buktinya di beberapa lokasi yang puluhan tahun sudah ada pembangkit listrik panas bumi ini, seperti di Sumatera dan Jawa Tengah tidak terjadi hal itu,” ujarnya.
Mengenai penolakan masyarakat di kawasan lingkar Rinjani beberapa waktu lalu, Juaini menilai hal itu terjadi karena masyarakat belum memahami proyek yang direncanakan. Meski demikian, ia menegaskan tidak bisa melarang masyarakat menyampaikan aspirasi.
Karena itu, Pemkab Lotim akan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperkuat sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat. Seluruh proses juga harus mengikuti regulasi yang berlaku.
“Pasti proyek ini besar, sehingga akan ada Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Mungkin itulah yang harus kita kawal secara bersama-sama dengan cara transparan,” sebutnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Evi Apita Maya mengatakan, sebagai mitra Kementerian ESDM, dirinya telah menyampaikan potensi energi terbarukan NTB dalam rapat kerja. Salah satunya potensi panas bumi di Lombok Timur.
Baca Juga: Geothermal Tak Gunakan Air Tanah Warga, Ahli Tegaskan Sistem Panas Bumi Aman dan Tertutup
“Potensi ini sejak 2012 sudah dilirik oleh Kementerian ESDM terutama yang ada di Sembalun,” ungkapnya.
Menurut Evi, potensi panas bumi Sembalun perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Namun, pembangunan proyek masih membutuhkan kajian dan survei untuk menentukan lokasi yang tepat. Proses survei diperkirakan memakan waktu lebih dari satu tahun.
Baca Juga: Dinas ESDM NTB Sebut STM Matangkan Izin Tambang dan Panas Bumi di Dompu
“Pembangunan proyek ini tidak sembarangan dilakukan, karena akan ada pengeboran dengan kedalaman sekitar 2.000 meter ke bawah bumi,” jelasnya.
Evi menilai dampak negatif pembangunan proyek panas bumi sangat minim. Sebaliknya, ia meyakini proyek itu akan memberikan lebih banyak dampak positif bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan pariwisata Sembalun.
“Justru dengan adanya kehadiran panas bumi ini, Pariwisata, pertanian di sekitar akan meningkat, pertumbuhan ekonominya lebih bagus daripada masyarakat yang lain. Karena sudah ada contoh di beberapa daerah,” tandasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post