LombokPost - Kepastian penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 kini memasuki babak final. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani yang hadir dalam pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI NTB 2026, Minggu (8/2), mengungkapkan bahwa draf Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut sudah berada di meja Menpora.
Politisi yang akrab disapa Miq Ari ini menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh agar proses administratif PON XXII 2028 ini segera rampung. Ia bahkan mengaku siap memberikan dorongan kuat agar SK tersebut segera ditandatangani Menpora dalam waktu dekat.
”Draf SK NTB-NTT tuan rumah PON 2028 sudah ada di meja Menpora. Tinggal kita dorong sedikit. Dan itu tugas saya untuk memaksa agar surat ini segera ditandatangani,” ujarnya.
Miq Ari memproyeksikan status sah NTB-NTT Tuan Rumah PON akan keluar paling lambat pekan depan. Hal ini merujuk pada seluruh syarat administrasi yang diklaim sudah terpenuhi secara lengkap.
”Insya Allah kalau tidak ada halangan, paling lambat minggu depan kita sudah minta dan NTB-NTT tuan rumah PON XXII 2028 resmi sah secara hukum,” tambahnya.
Miq Ari menjelaskan bahwa gubernur NTB dan NTT sebelumnya telah bersurat resmi kepada Menpora mengenai kesiapan daerah masing-masing. Syarat pendukung dari KONI Pusat pun sudah dikantongi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan PON XXII 2028 di dua provinsi bertetangga tersebut.
Namun, ada satu langkah krusial yang harus segera dilakukan, yakni pertemuan segitiga antara pemimpin daerah. Mengingat prinsip PON XXII 2028 adalah tanpa membangun venue baru, keterlibatan Jakarta menjadi opsi rasional untuk menampung cabang olahraga (cabor) tertentu.
”Ada satu hal penting, yakni pertemuan tiga kepala daerah, Gubernur NTB, NTT, dan Jakarta. Ini penting karena ada beberapa cabor yang tidak memungkinkan digelar di NTB atau NTT karena keterbatasan venue,” jelas Miq Ari.
Opsi pemindahan cabor ke Jakarta menjadi solusi agar PON XXII 2028 tetap berjalan dengan standar internasional tanpa membebani APBN dan APBD untuk pembangunan gedung baru. Beberapa cabor yang kemungkinan besar ditarik ke Jakarta adalah boling, akuatik, hingga berkuda.
”Solusinya, cabor yang venuenya belum tersedia dipindahkan ke Jakarta. NTB kebagian apa, NTT apa, dan Jakarta apa. Jika tiga kepala daerah sudah sepakat dan ada keputusan tetap, maka persiapan PON XXII 2028 langsung jalan,” paparnya.
Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh pihak mendukung penuh momentum NTB-NTT tuan rumah PON 2028. Ia memastikan bahwa anggaran untuk suksesnya ajang olahraga bergengsi ini akan diperjuangkan secara maksimal di level pusat.
”Setelah SK ditandatangani Menpora, tahun 2027 kami di Komisi X DPR RI pasti akan memperjuangkan anggaran PON XXII 2028. Kapan lagi kita menjadi tuan rumah kalau bukan sekarang,” pungkasnya.
Senada dengan semangat tersebut, Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno memberikan catatan keras bagi penyelenggara. Ia menegaskan bahwa persiapan NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028 harus menyentuh implementasi nyata, bukan sekadar teori. Fokus utama harus diarahkan pada penyiapan atlet yang lebih banyak dan berprestasi, bukan sekadar asal ada delegasi.
”KONI harus melakukan pembinaan atlet secara prioritas. Kita butuh prestasi nyata, bukan hanya seremonial saja,” tegas Suwarno.
Ia juga memperingatkan soal penyiapan infrastruktur. Jika ditemukan venue PON 2028 yang tidak memenuhi standar nasional, maka pertandingan akan dipindahkan ke tempat lain di bawah kendali KONI Pusat.
Selain itu, urusan peralatan pertandingan juga menjadi sorotan. Mengingat bantuan pusat tidak bersifat mutlak, pengurus cabor di daerah diminta proaktif berkoordinasi dengan induk cabor masing-masing.
Ketua KONI NTB Mori Hanafi, pun menyambut positif dukungan penuh dari legislatif pusat. Kolaborasi antara penganggaran, pembinaan atlet, dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama agar momentum NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028 ini menjadi sejarah emas bagi daerah.
Editor : Pujo Nugroho