LombokPost - Persaingan menuju kursi panas KONI NTB mulai memanas. Proses penjaringan Ketua KONI NTB untuk periode 2026–2030 resmi dibuka Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Langkah awal ini menjadi penentu penting menuju gelaran Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB 2026 yang dijadwalkan bakal memilih nakhoda dunia olahraga di Bumi Gora.
Berdasarkan pengumuman resmi TPP bernomor 001/TPP/KONI-NTB/VIII/2026, tahapan penjaringan Ketum KONI NTB dijadwalkan berlangsung sejak awal Agustus hingga 19 Agustus 2026 mendatang. Dalam rentang waktu tersebut, para bakal calon ketua KONI NTB diuji ketahanan berkas hingga basis kepemimpinannya. Panitia memastikan seluruh rangkaian berjalan transparan namun tetap mematok standar tinggi.
Ketua TPP Suhaimi menegaskan bahwa syarat bakal calon ketua KONI NTB periode 2026–2030 tidak hanya urusan formalitas administrasi semata. Rekam jejak kepemimpinan menjadi harga mati. Bakal calon ketua KONI NTB diwajibkan memiliki pengalaman konkret sebagai pengurus KONI atau pengurus cabang olahraga (cabor). Syarat minimalnya adalah pernah menjabat ketua umum pengprov cabor atau KONI kabupaten/kota yang dibuktikan lewat SK resmi.
Baca Juga: Dukungan Mengalir Deras! PBSI NTB Mantap Sokong Mori Hanafi Jadi Ketua KONI NTB Lagi
Tak kalah krusial, peta dukungan juga menjadi benteng penyaring dalam penjaringan ketua KONI NTB. Setiap calon ketua KONI NTB harus mengantongi garansi dukungan minimal dari dua unsur utama, yakni cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota.
Rinciannya, figur yang maju wajib mengamankan minimal 30 persen suara dari total anggota KONI NTB yaitu 19 pengprov cabor, baik prestasi maupun fungsional. Serta sekurang-kurangnya 3 dukungan dari KONI tingkat kabupaten/kota. Syarat ini dirancang agar pemenang di Musorprov KONI NTB 2026 kelak memiliki legitimasi kuat. ”Nanti hasil dari TPP akan diserahkan saat Musorprov,” ujarnya.
Di luar isu rekam jejak dan syarat dukungan, kebijakan biaya pendaftaran sebesar Rp 200 juta bagi pendaftar mendadak menyita perhatian publik. Menanggapi sorotan tersebut, TPP meluruskan bahwa besaran angka tersebut bukan keputusan sepihak panitia. Ketentuan syarat ketua KONI NTB mengenai dana pendaftaran itu murni merupakan hasil kesepakatan resmi dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI NTB yang telah ditetapkan jauh sebelum tahap pencalonan dibuka.
”Soal biaya pendaftaran ini adalah usulah dan disepakati anggota KONI NTB saat rakerprov. Jadi bukan tiba-tiba dibuat,” katanya.
Baca Juga: Mori Hanafi Mantap Maju Pemilihan Ketua KONI NTB, Siap Kawal Langsung PON 2028
Di samping pemenuhan syarat ketua KONI NTB yang tergolong berlapis tersebut, panitia tetap memberlakukan kriteria umum standar organisasi. Seluruh bakal calon wajib melampirkan surat bebas narkoba, keterangan sehat jasmani dan rohani, serta berkas administrasi pendukung lainnya. TPP memastikan tidak ada keistimewaan bagi figur tertentu dalam bursa pendaftaran KONI NTB 2026–2030 ini.
Menjelang puncak Musorprov KONI NTB, pintu pendaftaran dibuka selebar-lebarnya bagi figur potensial yang ingin mendedikasikan diri membina prestasi olahraga daerah. Namun, mengingat ketatnya tata cara penjaringan ketua KONI NTB, hanya kandidat dengan kesiapan finansial, rekam jejak teruji, serta jejaring dukungan akar rumput yang solid yang diprediksi mampu lolos hingga tahap verifikasi akhir.
Editor : Pujo NugrohoSumber : Liputan