Dalam jumpa pers didampingi Kadis PUPR KLU Kaharizal dan Kepala Bappeda KLU Parihin, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu memastikan tidak ada persoalan lagi terkait proyek besar itu. Baik itu persoalan pembayaran hingga persoalan hukumnya.
”Kalau tidak dilakukan sekarang (pembangunan, Red), lalu kapan,” ujarnya, Rabu (2/3).
Pembangunan kantor bupati memiliki arti penting bagi KLU pada usianya yang sudah 13 tahun ini. Selain itu juga ada 14 OPD yang belum memiliki kantor pascagempa 2018 lalu. Padahal keberadaan belasan kantor OPD ini memiliki makna strategis dalam melayani masyarakat.
”Karena itu saya tetap bertahan akan membangun mulai dari kantor bupati tahun 2022 ini,” sambung Djohan.
Politisi PKB itu memahami kesulitan yang dialami KLU saat ini. Terlebih APBD KLU yang mengalami penurunan hingga hampir Rp 400 miliar tahun ini. Angka ini sangat fantastis bagi KLU yang tengah memulihkan diri pascagempa.
Dirinya memberanikan diri mengambil keputusan pembangunan tahun ini. Sebab kedepan akan ada sejumlah agenda yang membutuhkan anggaran sangat besar. Yakni pemilu serentak.
”Tentu persiapannya kita mulai ditahun 2023,” katanya.
Meski anggaran APBD untuk membangun kantor bupati ini sangat besar, namun Pemerintah KLU tidak mengesampingkan prioritas pemulihan ekonomi. Salah satu program yang disiapkan untuk itu yakni pemberian kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM.
”Kita juga membangun kantor bupati dari dana transfer umum, tidak meminjam,” tandasnya.
Kepala Dinas PUPR KLU Kaharizal menjelaskan, pembangunan kantor bupati sudah sesuai dengan masterplan yang disusun pada 2021 lalu. Bangunan kantor bupati nantinya terdiri dari empat zona. Di antaranya yaitu zona satu adalah alun-alun yang saat ini Lapangan Tanjung. Zona dua untuk legislatif yang nantinya menjadi lokasi pembangunan kantor DPRD. Zona ketiga untuk kantor bupati dan zona empat untuk beberapa kantor OPD.
”Kedepan kita juga membangun pendopo bupati dan wakil bupati,” bebernya.
Proses penganggarannya sesuai dengan peraturan bupati, dan telah tertuang dalam DPA Dinas PUPR dengan pagu Rp 45 miliar. Rinciannya yakni untuk konstruksi bangunan gedung Rp 33 miliar, kontruksi lansekap Rp 10,8 miliar dan Rp 1,2 miliar untuk pengadaan konsultan manajemen kontruksi.
”Berdasarkan hasil analisis teknis tim yang dibentuk, bangunan gedung akan digabung dalam satu paket. Sehingga akan bisa mengefektifkan pembangunan menjadi Rp 43,8 miliar,” jelasnya.
Rekanan yang memenangkan tender proyek adalah PT Damai Indah Utama (DIU) kerja sama operasional dengan KJU. Kemudian konsultan manajemen konstruksi PT Momen Estetika Consultant kerja sama operasional dengan PT Polo Dwipa Consultant. Waktu pengerjaan selama 10 bulan sesuai kontrak 14 Februari 2022 dan berakhir 14 Desember 2022.
”Untuk desain kantor bupati pihaknya mengadopsi arsitektur lokal yaitu Masjid Kuno di Bayan untuk atap gedung kantor,” pungkasnya. (fer/r9) Editor : Redaksi Desain Grafis