Namun persoalan ini diklaimnya sudah terselesaikan melalui pertemuan beberapa hari lalu. Seluruh pelaku wisata dan travel agent dihadirkan untuk membahas persoalan tersebut.
”Sebenarnya ini adalah salah persepsi. Jadi sudah kita klirkan semua,” ujarnya.
Saat ini sudah disepakati penjualan tiket masuk harus sesuai dengan aturan. Pihak desa segera membuat perdes yang mengatur hal tersebut.
Persoalan harga yang viral, diterangkan ditawarkan bagi wisatawan yang menginginkan paket wisata saja. ”Paket itu mereka berikan dan sampaikan,” sambungnya.
Sementara bagi wisatawan yang tidak menginginkan paket, tetap bisa membeli tiket normal yang sangat murah. Termasuk penggunaan guide, juga tergantung wisatawan itu sendiri.
”Perlu digarisbawahi, tidak ada pemaksaan. Harga tiket itu normal sesuai perda dan perdes,” jelasnya.
Harga tiket normal untuk wisatawan mancanegara Rp 20 ribu. Sedangkan wisatawan lokal Rp 10 ribu. Sedangkan untuk paket wisata, harganya disesuaikan dengan kesepakatan.
”Dalam pertemuan kemarin ada juga kepala Bidang Destinasi Dispar NTB, dan sudah klir semua. Tidak ada perdebatan lagi soal itu, semua sudah kembali normal,” kata Akria.
Dirinya tidak menampik jika harga ratusan ribu yang viral itu terlalu tinggi dan tidak wajar. Apalagi jika dalam pelayanan wisatawan hanya diberikan satu botol mineral dan biskuit. Sebab itu pihaknya menghitung semuanya dalam perdes.
”Mulai dari harga snack, air, hingga jasa guidenya,” tambah dia.
Pengaturan melalui perdes ini menjadi upaya menghentikan peluang adanya oknum bermain harga. Akria bahkan menegaskan jika pihaknya tidak pandang bulu dalam menerapkan aturan tersebut.
”Memang paket ini ada yang pribadi dan tidak, tapi intinya itu kita atur sesuai regulasi,” tegasnya.
Pihaknya bahkan sudah memanggil dan menegur pihak yang menaikkan harga paket tersebut. Penawaran paket tersebut diakui Akria sebenarnya bukan persoalan. Hanya saja, perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai paket tersebut.
”Asumsi publik terbentuk karena beredarnya foto harga itu tanpa ada penjelasan,” ucapnya.
Kepala Dinas Pariwisata KLU Ainal Yakin mengatakan, pihaknya sudah mengkonfirmasi kebenaran persoalan tersebut. Tarif yang viral tersebut kini sudah tidak diberlakukan lagi.
”Sudah kami kroscek langsung dengan Dispar NTB ke sana,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Hakamah Juga menyoroti persoalan harga yang viral tersebut. Meski berupa paket, namun harga tersebut dinilainya terlalu tinggi. Sementara daerah sudah memiliki Perda Nomor 5 tahun 2010 sebagai dasar yang jelas.
”Kalau sistem paket, itu perlu dipertanyakan pada pengelola, apa dasarnya perdes atau lainnya,” katanya.
Berdasarkan yang dirinya ketahui, sistem paket dijual pada calon wisatawan dengan sejumlah fasilitas. Seperti transportasi, makanan, menginap, dan guide.
”Kalau pun paket saya kira harus mengikuti aturan yang ada,” sambungnya.
Apalagi Desa Senaru masuk sebagai salah satu dari enam destinasi wisata desa di KLU. Pemprov NTB sudah mengeluarkan SK mengenai itu. Bahkan belum lama Desa Senaru menyabet juara empat di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Kemenparekraf.
”Jangan sampai wisatawan nantinya kapok datang ke KLU,” kata politisi Gerindra itu. (fer/r9) Editor : Redaksi Desain Grafis