TANJUNG-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melanjutkan program bantuan subsidi bunga pinjaman modal bagi UMKM 2023 mendatang. Bahkan, Pemerintah KLU menambah pagu anggaran untuk program ini, dari Rp 700 juta menjadi Rp 2 miliar.
Hal ini dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Anding Duwi Cahyadi, Senin (5/12). Dikatakannya, tahun ini Pemerintah KLU menganggarkan Rp 700 juta dengan dua bank penyalur. Yakni Bank NTB Syariah Tanjung dan BPR LKP di Kayangan dan Bayan. ”Bank NTB Syariah Rp 350 juta dan BPR Rp 350 juta. Jadinya yang BPR di Kayangan dan Bayan masing-masing Rp 175 juta,” bebernya.
Subsidi bunga pinjaman modal bagi UMKM ini diklaim Anding sudah tersalurkan seluruhnya. Bahkan saat ini kedua bank penyalur menghentikan sementara menerima pengajuan pinjaman sambil menunggu program 2023.
Namun pihaknya sudah meminta bank penyalur untuk tetap berproses. Artinya per 1 Januari 2023 nanti pinjaman untuk UMKM yang memenuhi syarat dicairkan saja. Sebab Pemerintah KLU sudah menyediakan Rp 2 miliar untuk membayar bunganya. ”Minat masyarakat sangat tinggi dengan program ini,” sambungnya.
Pemerintah daerah kini tengah mendistribusikan kesepakatan pembagian antara dua bank penyalur untuk tahun depan. Namun pada prinsipnya, mantan asisten III Setda KLU ini mengatakan kecenderungannya dijatahkan sama rata. ”Cenderungnya 50:50, sama-sama Rp 1 miliar,” katanya.
Mekanisme program ini, pembayaran bunga dilakukan saat awal perjanjian kerja sama. Artinya, bunga pinjaman modal selama satu atau dua tahun sudah terbayarkan. ”Itu yang kita lakukan. Saking tinggi animo masyarakat, BPR LKP sampai kewalahan,” bebernya.
Tingginya animo masyarakat ini diakui Anding menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab pihaknya tidak ingin jumlah pengusulan tidak berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang disiapkan. ”Jangan sampai mereka sudah urus NIB dan lainnya tapi uang yang kita siapkan tidak cukup. Ini yang kita antisipasi,” jelasnya.
Anding berharap program ini bisa memicu semangat UMKM KLU yang kekurangan modal. Jika program ini sukses tahun depan, maka Pemerintah KLU akan meningkatkan kembali anggaran untuk program ini di 2024 mendatang. ”Tapi optimis kita. Anggaran Rp 2 miliar itu sudah disetujui dan APBD kita sudah masuk provinsi untuk dievaluasi,” katanya.
Ketua DPRD KLU Artadi menilai program bantuan subsidi bunga pinjaman modal ini sangat bagus. ”Hanya saja tetap perlu dievaluasi,” ujarnya.
Dikatakannya, kriteria bank terkadang menjadi kendala masyarakat mengajukan pinjaman modal. Sebab itu, dirinya berharap Bank NTB Syariah dan Bank BPR bisa memberikan kebijaksanaan untuk hal ini. ”Jangan sampai orang-orang kaya saja yang diberikan pinjaman,” tegasnya.
”Jangan karena ada titipan pihak tertentu lantas itu yang diprioritaskan,” imbuhnya.
Politisi Gerindra ini meminta Pemerintah KLU tetap melakukan pendampingan pada UMKM yang mendapatkan bantuan. Sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dalam berusaha. ”Jangan dilepas begitu saja,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Galih Mps