TANJUNG-DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengimbau pemerintah daerah (pemda) menyiapkan langkah mitigasi menghadapi kemarau ekstrem. Puncak kemarau yang diprediksi akan berlangsung mulai Agustus mendatang akan sangat berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. "Bagaimana pola antisipasinya serta standar pelayanannya saat diperlukan masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD KLU Kardi, Senin (22/5).
Awal Mei ini saja, cuaca sudah dirasakan cukup panas. Terlebih di wilayah timur seperti Kayangan dan Bayan, curah hujan kini sudah tidak ada. Contohnya seperti di Desa Loloan, sebagian Senaru, hingga di Desa Mumbulsari.
Beberapa dusun di Desa tersebut perlu mendapat dukungan sarana angkutan air bersih yang memadai. Selain itu, jaringan perpipaan yang sudah tersedia dari PDAM Amerta Dayan Gunung juga perlu mendapat atensi. "Wilayah yang sudah ada jaringan supaya dipastikan distribusi airnya tercukupi. Sedangkan dusun-dusun yang tidak tersedia jaringan, maka harus dipastikan distribusinya dilakukan secara mobile dan terjadwal," jelasnya
Politisi Demokrat ini melanjutkan, pihaknya akan meminta penjelasan dari instansi teknis terkait jumlah warga, jumlah dusun, serta sebaran wilayah terdampak kekeringan. Pihaknya menduga, sebaran wilayah terdampak kekeringan masih cukup luas. Sebab hingga saat ini, sebagian daerah terdampak kekeringan belum tercover jaringan air minum PDAM. "Kita ingin tahu langkah BPBD nanti seperti apa. Berapa anggarannya, sarana mobile yang disiapkan berapa unit, begitu pula pendekatan pelayanannya ke masyarakat seperti apa," terangnya.
Pihaknya berharap, program pelayanan air bersih dapat mengurangi jumlah warga terdampak kekeringan. Selaku pihak yang menyetujui anggaran, pihaknya tetap mendukung penyertaan modal PDAM untuk program pemenuhan air bersih warga. "Dari anggaran yang kami sepakati bersama pemda, tentu harus ada pengurangan jumlah warga terdampak. Jika tidak, maka program tersebut dapat dikatakan gagal," tandasnya.
Kepala BPBD KLU M Zaldy Rahadian mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan dropping air ke sejumlah desa yang mengalami kesulitan air bersih. Pengiriman air dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan status kekeringan sudah ada sejak 2022 lalu. "Ada titik lokasi kekeringan masih membutuhkan seperti bak penampungan, tandon dan lain sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, sesuai SK bupati Lombok Utara, ada sejumlah titik ditetapkan sebagai titik kekeringan. Di antaranya di Kecamatan Kayangan, Bayan, dan sebagian Gangga. “Sampai saat ini tetap kita mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Galih Mps