LombokPost-Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dikerjakan. Akan tetapi progresnya masih belum sesuai harapan.
”Mundur sedikit, karena ada beberapa kendala,” kata Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) KLU Rangga Wijaya.
Rangga menjelaskan saat ini progres sudah mencapai 92 persen.
Awalnya hingga 25 Januari mendatang ditarget 95-97 persen.
”Kemarin sempat berhenti karena hujan, jadi pekerjaannya molor sedikit,” paparnya.
Saat ini masih pemasangan atap.
Hanya saja di bagian belakang atau di bagian aula belum tertutup semua.
Meski begitu, Rangga memastikan pekerjaannya akan tuntas hingga waktu perpanjangan yang diberikan.
”Kita kasih perpanjangan 50 hari. Sebelum 50 hari sudah selesai,” ujarnya.
Rangga menambahkan di akhir bulan ini sudah tuntas hingga finishing. Sehingga awal Februari nanti sudah bisa diresmikan.
”Kalau ada acara peresmian, sudah bisa diresmikan di awal Februari,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD KLU Sutranto mengaku belum lama ini pihaknya telah melakukan sidak terhadap proyek pembangunan Kantor DPRD KLU.
Dalam sidak itu, Komisi III menemukan sejumlah masalah yang cukup mengkhawatirkan terkait kualitas pengerjaan proyek.
Misalnya kusen dan pintu yang belum terpasang, plafon yang belum selesai, serta tiang-tiang bangunan yang tampak bengkok.
Selain itu, dia juga menyoroti balok yang tidak simetris yang berpotensi memengaruhi struktur keseluruhan bangunan.
”Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Proyek pembangunan Kantor DPRD ini seharusnya berjalan sesuai standar yang telah ditentukan. Namun, temuan kami di lapangan menunjukkan banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Politisi PKB itu berharap kepada kontraktor bisa segera menyelesaikan pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas konstruksi.
”Jangan sampai mengejar waktu, tetapi tidak memperhatikan kualitas. Ini adalah gedung DPRD, jadi harus memenuhi standar,” imbuhnya.
Sutranto juga meminta kepada OPD terkait memperketat pengawasan. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan tidak dikerjakan sesuai harapan.
”Pengawasan harus lebih maksimal. Temuan seperti ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam kontrol selama proses pembangunan berlangsung,” pungkasnya. (bib/r8)
Editor : Kimda Farida