LombokPost-Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Lombok Utara sudah mengunggah dokumen tender penataan Taman Kota Tanjung ke aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), awal April lalu. Hanya saja sejauh ini belum tayang sehingga belum bisa diakses.
”Informasinya masih direview ULP. Harapan saya bisa tayang paling telat minggu ini supaya bisa segera lelang,” kata Kabid Cipta Karya Dinas PUPR-PKP Rangga Wijaya.
Rangga menjelaksan jika dokumen lelang sudah tayang pada minggu ini, maka pada awal Mei nanti diperkirakan sudah ada pemenang lelang. Dengan begitu, pertengahan Mei ditarget sudah mulai pekerjaan.
Penataan taman kota diperkirakan membutuhkan waktu lima bulan. Waktu tersebut dinilainya cukup ideal untuk pekerjaan penataan ruang terbuka hijau. ”Kita tidak mau nanti tergesa-gesa karena ini bangunan estetik, bukan bangunan struktur,” ujarnya.
Dalam pekerjaan alun-alun memang membutuhkan estetika, ketelitian, dan kerapian. Karena itu pemerintah menargetkan Mei nanti sudah mulai pekerjaan. ”Pertengahan Oktober sudah selesai, tidak dikejar waktu seperti tahun kemarin,” imbuh Rangga.
Penataan taman kota berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama ini fokus menata bagian depan saja, dengan anggaran Rp 5,8 miliar. Ada beberapa infrastuktur yang dibuat dengan mengedepankan estetika tinggi.
Dia mencontohkan dengan gapura alun-alun. Di samping mengadopsi kearifan lokal, material bagian luar menggunakan kulit batu. ”Belum ada di NTB, kebanyakan menggunakan granit. Kita sudah pakai kulit batu,” jelasnya.
Kemudian di bagian depan juga akan dihiasi dengan jejeran pohon Kurma. Ada juga aneka bunga-bunga untuk menambah keindahan.
Dengan penataan di bagian depan ini, maka para pedagang yang ada di sekitarnya harus pindah. Dia meyakini, penataan taman kota ini akan memacu kemajuan KLU.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan KLU Haris Nurdin menambahkan sejauh ini pihaknya belum memastikan kapan pedagang di sekitar lapangan Tanjung akan direlokasi. Pihaknya hanya baru melakukan pendataan jumlah pedagang. ”Ada sekitar 60 pedagang yang sudah terdata,” katanya.
Haris mengaku nasib para pedagang masih akan dibahas secara lanjut. Tetapi dia memastikan pemerintah akan memfasilitasi agar mereka tetap bisa jualan. ”Kita juga belum memastikan kemana akan direlokasi. Memang ada rencana dipindah ke eks terminal, tapi nanti diputuskan waktu rapat lanjutan,” pungkasnya. (bib/r8)
Editor : Prihadi Zoldic