Sorotan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bertema Pelayanan Klinis yang digelar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Muazzim Akbar bersama Kementerian Kesehatan RI di aula UPTD BUD RSUD Lombok Utara, Minggu (3/8).
Menurut Heny, ketersediaan dokter spesialis masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang dipaparkannya, RSUD Lombok Utara saat ini hanya memiliki masing-masing dua orang dokter untuk spesialis penyakit dalam, anestesi, dan neurologi.
Sementara di bidang lain seperti bedah, kandungan, mata, paru, radiologi, patologi klinik, mikrobiologi klinik, bedah mulut, ortodontis, psikiatri, hingga anak hanya tersedia satu hingga dua orang.
“Memberi insentif besar saja tidak cukup. Pemerintah daerah harus aktif menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan menawarkan beasiswa berbasis ikatan dinas bagi putra-putri daerah. Pola N2+1 pernah berhasil dan perlu dihidupkan kembali,” ujarnya.
Bhayangkari juga menegaskan komitmen mereka dalam mendukung kegiatan donor darah. Menurut Heny, donor darah tak hanya penting untuk ketersediaan stok darah, tetapi juga sebagai sarana skrining kesehatan masyarakat.
“Donor darah bukan seremonial. Ini wujud nyata pengamalan Pancasila,” kata dia.
Kondisi layanan kesehatan di tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air) juga mendapat perhatian. Heny menilai layanan kesehatan di wilayah tersebut masih didominasi pihak swasta tanpa adanya standar pelayanan yang jelas, padahal Gili Trawangan dikenal sebagai ikon pariwisata NTB di mata dunia.
“Kalau NTB ingin dikenal dunia, maka layanan kesehatannya juga harus berkelas dunia. Pariwisata dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Kita bisa mencontoh Penang, Malaysia,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kasus bayi Alia, balita yang meninggal dunia akibat kelainan genetik dan keterbatasan fasilitas rujukan. Kasus ini disebutnya sebagai alarm penting tentang pentingnya edukasi bahaya pernikahan sedarah di masyarakat.
“Ini bukan hanya tragedi medis, tapi peringatan bagi semua pihak untuk lebih gencar mengedukasi masyarakat. Bhayangkari siap turun langsung ke desa-desa,” kata dia.
Selama ini, Bhayangkari mengaku mendapat sambutan hangat dari masyarakat dalam setiap kunjungan. Kudapan lokal seperti jagung ketan manis, ubi, kacang rebus, hingga petai segar menjadi pengikat keakraban. “Itu menjadi semangat kami untuk terus mendengar dan menemani masyarakat menjemput perubahan,” ucapnya.
Heny menegaskan, Bhayangkari tak hanya menjadi pendamping anggota Polri, tetapi juga menjadi penghubung program-program pemerintah, terutama dalam isu kesehatan masyarakat. Termasuk mendorong penambahan rumah sakit di wilayah Bayan.
“Lima tahun ke depan, saya ingin angka rujukan pasien ke luar daerah bisa ditekan. Budaya hidup sehat harus menjadi kebiasaan warga Lombok Utara,” katanya.
Sampai berita ini ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara belum memberikan tanggapan resmi atas persoalan yang disorot Bhayangkari.
Kerja sama lintas instansi, dukungan masyarakat, dan kekompakan Forkopimda disebut menjadi modal penting untuk mendorong Lombok Utara keluar dari status daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Bagi kami, setiap langkah kecil menuju masyarakat sehat adalah langkah besar menuju Lombok Utara yang maju,” pungkas Heny. (*)
Editor : Marthadi