LombokPost - Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berkomitmen menuntaskan rehab dan pembangunan rumah rusak akibat gempa tahun 2018 silam. Targetnya, tahun ini sudah ada kepastian soal penyelesaiannya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU M. Zaldy Rahadian mengatakan masih banyak rumah rusak akibat gempa yang belum tersentuh perbaikan.
Meski hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi dia memastikan Pemda KLU akan membantu untuk pembangunannya.
Zaldy mengaku Pemkab KLU telah menyiapkan anggaran untuk itu. Yaitu sharing pendanaan melalui APBD.
”Ini sebagai bentuk komitmen kita di daerah dalam proses rehabilitasi tersebut,” imbuhnya.
Zaldy menerangkan, pada 15 Juli lalu, pihaknya mengikuti rapat finalisasi penelaahan usulan kegiatan secara virtual dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
”Dalam pertemuan itu kami mempresentasikan bahwa rumah-rumah yang kami usulkan adalah benar-benar terdampak gempa 2018,” ujar Zaldy.
Pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dari BNPB.
Ini akan menjadi penentu kondisi riil rumah warga yang masuk dalam usulan, baik yang belum dibangun sama sekali, yang baru setengah selesai, hingga yang hanya selesai pembangunan pondasi.
”Kita tinggal menunggu tim verifikasi dari BNPB. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Lombok Utara yang rumahnya belum terbangun sejak gempa,” tutup Zaldy.
Ketua Forum Aplikator KLU Masaun Dimas mengatakan ada beberapa persoalan terkait pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).
Di samping ada yang belum dibangun, ada juga ribuan unit RTG yang sudah dibangun tapi belum ada pembayaran.
”Kalau memang tidak ada kejelasan soal pembayaran ini, kami bongkar saja RTG yang sudah dibangun itu,” ujarnya.
Masaun mengaku, ada sekitar 1.200 unit RTG yang dibangun para aplikator. Seluruhnya belum ada pembayaran dari pemerintah pusat.
Dari jumlah itu, ada yang sudah selesai 100 persen, 50 persen, bahkan ada yang baru dibuatkan pondasi.
RTG tersebut merata di semua kecamatan. Beberapa unit tidak dilanjutkan pekerjaannya karena belum adanya kejelasan soal pembayaran.
”Kami tidak mau hanya janji palsu, hanya PHP dari tahun 2022,” katanya lagi.
Editor : Jelo Sangaji