Pabrik yang dibangun dengan anggaran Rp 15,6 miliar itu hingga kini lebih sering jadi tempat pelatihan ketimbang produksi.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah menegaskan, pabrik harus segera difungsikan.
“Kalau beroperasi, jelas mendukung PAD dan menyerap tenaga kerja lokal. Jangan dibiarkan terus mangkrak,” tegasnya saat turun memimpin rombongan Komisi II DPRD KLU ke sentra olahan kelapa, Jumat (12/9).
Pabrik ini dibangun sejak 2022 hingga 2024 dengan fasilitas pengolahan modern. Produknya bisa berupa minyak kelapa murni (PCO), tepung kelapa, hingga minyak goreng.
Kapasitas produksknya disebut mampu menghasilkan 1.000 liter PCO per hari dengan kualitas premium plus.
Hakamah meminta pengelolaan diarahkan pada tiga produk utama itu terlebih dahulu.
Ia juga mendorong skema pengelolaan profesional, baik melalui BUMD maupun pihak ketiga.
Potensi PAD diperkirakan bisa mencapai Rp600 juta per tahun.
“Selain PAD, petani kelapa lokal juga bisa merasakan nilai tambah,” ujarnya.
Komisi II menilai SDM kreatif sangat dibutuhkan.
Tanpa itu, potensi besar pabrik akan sia-sia.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan KLU Haris Nurdin mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu BUMD Tata Tunaq Berkah untuk memperkuat jaringan pemasaran.
“Fokus produksi saat ini PCO dan minyak goreng. Fasilitas sudah siap jika ada permintaan,” jelasnya.
Haris mengakui kendala terbesar ada di bahan baku.
Harga kelapa kini menembus Rp 8.000 per butir. Padahal sebelumnya hanya Rp2.500–Rp3.000.
“Dengan harga setinggi itu, sulit bagi IKM untuk terus produksi,” katanya.
Sebagai solusi, Pemda menyiapkan pola pemanfaatan yang tidak memberatkan pelaku usaha.
Opsi sewa maupun kerja sama fleksibel tengah disiapkan.
“Intinya tidak memberatkan IKM,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida