Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di KLU yang semula berada di angka 23,96 persen, kini turun menjadi 20,72 persen.
Angka tersebut menjadi penurunan terbesar. Sebab, pemerintah mampu menurun hingga 3,22 persen.
"Kita juga tidak tahu, ini berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik). Tiba-tiba saja BPS ngabari," kata Bupati KLU Najmul Akhyar.Baca Juga: Penantian Panjang 60 Pendamping PKH Lombok Utara Diangkat sebagai ASN PPPK
Kata dia, penurunan ini menjadi sinyal positif atas efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.
Akan tetapi dia memastikan ini bukan semata hasil kerja pemerintah. Akan tetapi berkat semua elemen masyarakat KLU.
"Hasil kerja kita bersama. Ada eksekutif-legislatif serta seluruh elemen, termasuk juga masyarakat Lombok Utara," katanya.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah, mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar capaian tersebut tidak bersifat sementara.
Ia menekankan perlunya evaluasi dan monitoring menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan.
“Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap program benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Hakamah menilai peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan.
Di sisi lain, kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pengentasan kemiskinan juga harus terus ditingkatkan agar lebih optimal.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat mulai membuahkan hasil.
Namun untuk mencapai hasil yang lebih besar, Pemda perlu menggenjot sejumlah sektor kunci.
“Mulai dari peningkatan kualitas dan akses pendidikan, agar kemampuan dan keterampilan masyarakat meningkat,” katanya.
Ia juga mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah untuk menambah pendapatan masyarakat.
Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan serta penguatan program pemberdayaan masyarakat juga menjadi langkah penting untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Hakamah menambahkan, seluruh upaya tersebut perlu didukung oleh kebijakan anggaran yang fokus dan terarah.
Prioritas penggunaan anggaran dapat diarahkan untuk pembangunan rumah layak huni, pemberian modal usaha bagi UMKM, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi yang sesuai dengan potensi daerah.
Editor : Siti Aeny Maryam