Melalui kunjungan kerjanya di Lombok Utara, belum lama ini, DPN telah menyerap aspirasi terkait hal itu.
Deputi Bidang Geoekonomi DPN Dr. Yayat Ruyat menyampaikan, bahwa pihaknya telah membicarakan soal konservasi kawasan tiga Gili dengan Bupati Lombok Utara di Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Kami telah menyerap, menampung, dan memperdalam informasi yang disampaikan Bapak Bupati," ujarnya.
Pihaknya berkomitmen mempercepat pencarian solusi status konservasi tiga Gili.
Dari hasil serap aspirasi itu, DPN akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Yayat menjelaskan, DPN RI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.
DPN merupakan lembaga non-struktural yang dipimpin langsung oleh Presiden.
Lembaga ini bertugas memberikan pertimbangan strategis serta merumuskan solusi kebijakan di bidang pertahanan nasional.
Yaitu mencakup aspek kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, saat ini ada tumpang tindih regulasi di kawasan tiga Gili.
Berdasarkan Perpres Nomor 84 Tahun 2021, kawasan tersebut masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Namun, di sisi lain, Keputusan Menteri LHK menetapkan tiga Gili sebagai kawasan hutan.
Kemudian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 juga menetapkannya sebagai kawasan konservasi laut.
“Tiga Gili ini memiliki status berlapis, yaitu pariwisata, hutan, dan konservasi. Hal ini menimbulkan banyak implikasi di lapangan, terutama terkait kemudahan investasi dan pengelolaan kawasan,” jelasnya.
Najmul menambahkan, dalam konteks ketahanan ekonomi nasional, kawasan tiga Gili juga masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Yaitu sebagai salah satu sumber kontribusi ekonomi potensial hingga delapan persen dari sepuluh kawasan strategis nasional.
“Karena ini merupakan kawasan internasional, wajah tiga Gili bukan hanya wajah Lombok Utara, tetapi juga wajah Indonesia di mata dunia,” ujarnya.
Najmul berharap, kunjungan DPN RI ke Lombok Utara dapat mempercepat penyelesaian persoalan tata kelola kawasan tiga Gili.
Sehingga berbagai persoalan konservasi dan pengembangan kawasan tiga Gili bisa lebih cepat.
Editor : Marthadi