Itu setelah pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Total pengurangan yang diterima daerah mencapai Rp 180 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU Mala Siswandi menjelaskan, pemotongan tersebut jelas berdampak pada kemampuan keuangan daerah.
Akan tetapi kebijakan ini berlaku secara nasional untuk semua daerah. "Pusat sudah memaklumkan," katanya.
Dalam kondisi ini, maka Pemda harus lebih optimal mengatur keuangan daerah.
Termasuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kemandirian desa.
Mala Siswandi menambahkan, pengurangan dana transfer membuat sejumlah rencana keuangan yang sudah disusun tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan rancangan APBD 2025.
Karena itu, seluruh OPD diminta meninjau ulang program kerja mereka.
OPD harus mengecek kembali programnya. Yaitu dengan mengutamakan kegiatan yang benar-benar prioritas.
“Pagu indikatif yang sudah disusun bersama sebelumnya tidak mencerminkan lagi angka pendapatan daerah," ujarnya.
BKAD mencatat, pemangkasan paling besar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian disusul Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Kita akan menyusun formulasi ulang APBD agar tetap efektif dan fokus pada pelayanan dasar serta program prioritas," imbuh Mala Siswandi.
Sebelumya, dalam sebuah kegiatan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Kata dia, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membangun kreativitas dan mencari sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Najmul menerangkan, dalam menyikapi efisiensi anggaran, dia telah membangun komitmen dengan seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi.
Baik dari sektor pariwisata, peningkatan sumber daya manusia, maupun ekspor hasil bumi daerah.
Editor : Siti Aeny Maryam