Potensinya bisa dua kali lipat lebih dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, yaitu bisa mencapai hingga Rp 700 miliar.
Anggota DPRD KLU Raden Nyakradi mengungkapkan bahwa angka tersebut bukan sekadar perkiraan.
Akan tetapi hasil analisis dan perhitungan realistis berdasarkan potensi ekonomi, pariwisata, dan aktivitas usaha yang tumbuh di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Politisi Partai Golkar ini mengaku, tentang potensi itu sudah disampaikan Bappeda di forum rapat resmi dengan DPRD.
Hanya saja pemerintah daerah belum berani membuat target PAD sesuai dengan hasil analisis itu.
“Kajian Bappeda sudah menunjukkan bahwa PAD di tiga Gili bisa menembus Rp 700 miliar. Hanya saja, pengelolaannya memang perlu dibenahi secara serius,” ujar Nyakradi.
Ia menambahkan, jika potensi tersebut bisa dimaksimalkan, maka total PAD Lombok Utara rembus Rp 1 triliun per tahun.
Sebab, ada potensi lain dari sektor pariwisata di luar kawasan tiga Gili. Belum lagi potensi dari sektor pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.
Nyakradi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.
Kata dia, transparansi dan efektivitas pengelolaan retribusi di kawasan wisata harus menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Asisten III Setda KLU Wahyu Darmawan mengaku, bahwa target PAD Lombok Utara masih di angka Rp 300 miliar.
Namun, ia tetap optimistis pendapatan daerah akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Wahyu menambahkan, pemerintah daerah saat ini sedang berupaya memperkuat berbagai sektor pendukung, terutama di kawasan tiga Gili.
Upaya itu meliputi penataan kawasan wisata, penguatan sistem pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap potensi besar di kawasan tiga Gili bisa dioptimalkan.
Sehingga ke depan, benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
Editor : Redaksi Lombok Post