Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan pembiayaan pembangunan.
Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan KLU Sazli Raiz mengatakan, bahwa pembahasan skema KPBU tersebut masih dalam tahap proses.
“Masih dibahas, masih ada dua pandangan dari OPD dan Pemda, jadi belum final,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah masih menilai berbagai opsi agar pola kerja sama yang dipilih benar-benar efisien.
Kemudian, yang tidak kalah penting juga, dengan skema KPBU tidak sampai membebani APBD.
Yang pasti, terangnya, rencana penerapan KPBU ini menjadi bagian dari upaya Pemda KLU untuk memperluas jangkauan PJU di beberapa wilayah yang masih minim penerangan.
Terutama di kawasan permukiman dan jalur wisata di Lombok Utara.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah menegaskan, dirinya setuju dengan skema KPBU pada program PJU.
Politisi Gerindra ini menilai langkah tersebut sangat rasional. Dari sisi keuangan daerah, langkah ini juga cukup efesien.
“Contoh KPBU di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di sana terbukti efisien hingga 57 persen dari kebutuhan semula. Yakni penghematan sekitar Rp 11,8 miliar per tahun dari total Rp 20,8 miliar,” ungkapnya.
Hakamah mengaku, beberapa waktu lalu eksekutif bersama legislatif telah melakukan studi tiru ke Madiun.
Dia berharap, itu menjadi langkah awal bagi KLU mengembangkan infrastruktur PJU yang lebih baik.
Editor : Marthadi