Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun lapak UMKM bagi masyarakat.
Lapak tersebut nantinya akan dibuat di atas lahan milik desa. Lapak akan disewakan kepada masyarakat dan dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala Desa Kayangan Edi Kartono mengatakan, rencana pembangunan lapak UMKM ini lahir dari aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada pemerintah desa melalui BUMDes.
Hingga saat ini, sedikitnya 15 orang telah mendaftarkan diri untuk menyewa lapak.
“Ini keinginan masyarakat. Mumpung desa punya lahan, kami ingin memfasilitasi dengan menyediakan lapak yang layak,” kata Edi Kartono.
Namun demikian, realisasi pembangunan lapak UMKM tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran desa pada tahun anggaran 2026 akibat adanya pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Di tahap awal kemungkinan baru bisa dibangun sekitar lima sampai enam lapak. Ukuran tiap lapak sekitar 3,2 meter,” jelasnya.
Untuk tarif sewa, masyarakat menyatakan kesiapan membayar Rp 300 ribu per bulan per lapak.
Menurut Edi, skema ini dinilai realistis dan berpotensi menjadi sumber PADes yang jelas dan berkelanjutan karena menghasilkan pendapatan rutin setiap bulan.
“Kalau ini berjalan, tentu akan sangat membantu desa. PADes bertambah dan perputaran ekonomi masyarakat juga hidup,” ujarnya.
Edi menambahkan, selama ini di Rest Area Kayangan sebenarnya sudah tersedia lapak yang disediakan pemerintah daerah.
Namun, biaya sewa yang mencapai Rp 25 ribu per meter dinilai terlalu memberatkan pelaku usaha kecil sehingga banyak yang tidak mampu bayar.
Edi Kartono mengaku, sebenarnya ada masyarakat yang ingin membangun lapak sendiri. Alam tetapi dia menilai lebih baik desa yang memfasilitasi, baik lapak maupun lahannya.
"Selain jadi sumber pendapatan desa, ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga,” pungkasnya.
Editor : Marthadi