Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan program Bawaslu Mengajar, yang tengah digalakkan.
Suasana ruang kelas SMAN 1 Tanjung terasa berbeda pagi itu. Mereka tidak sekadar mengikuti pelajaran rutin, tetapi ruang belajar berubah menjadi arena diskusi demokrasi.
Dari bangku-bangku sekolah inilah pesan tentang integritas, partisipasi, dan masa depan pemilu disampaikan langsung kepada para siswa itu. Begitulah suasana kegiatan Bawaslu mengajar yang digelar di sekolah tersebut.
Kali ini mengusung tema “Menanamkan Nilai-Nilai Integritas dan Pengawasan Partisipatif”. Ketua Bawaslu Provinsi NTB Itratip menegaskan, bahwa program ini lahir dari kesadaran tentang pentingnya menumbuhkan pemahaman demokrasi sejak dini.
Pemahaman itu perlu diberikan kepad para siswa. Apalagi mereka akan segera memiliki hak pilih. “Ini adalah pesan demokrasi dari ruang-ruang kelas. Kami ingin membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya demokrasi bagi calon pemilih di NTB, khususnya di Lombok Utara,” ujar Itratip.
Program Bawaslu Mengajar di SMAN 1 Tanjung menjadi kegiatan perdana. Metode yang digunakan pun tidak kaku. Siswa diajak berdiskusi. Materi yang berikan tentang dasar demokrasi, sejarah pemilu, hingga keterkaitannya dengan nilai kebhinekaan dan kewarganegaraan yang selama ini dipelajari siswa di sekolah.
Lebih jauh, Itratip menekankan peran strategis generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia mengingatkan bahwa meski para siswa belum memiliki hak pilih pada Pemilu 2024 lalu, pada Pemilu 2029 mendatang mereka sudah menjadi bagian dari pemilih.
“Gunakanlah hak pilih dengan sebaik-baiknya. Masa depan demokrasi ada di tangan adik-adik semua,” pesannya.
Dalam diskusi tersebut, Bawaslu juga menyoroti bahaya laten yang kerap menggerogoti demokrasi. Seperti politik uang, politisasi identitas, hingga isu SARA yang kerap dimanfaatkan dalam kontestasi pemilu.
Menurutnya, tiga hal ini menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi jika tidak disikapi dengan kesadaran dan keberanian untuk menolak. Kata dia, money politik sangat berbahaya. Memberi ruang bagi calon yang hanya bermodal uang tanpa kualitas.
Itratip berharap, generasi muda berani mengambil posisi sebagai penerus yang menolak segala bentuk kecurangan. Sehingga proses pemilu ke depan berjalan jujur, adil, dan bermartabat.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu KLU Ria Sukandi menjelaskan, bahwa Bawaslu Mengajar merupakan program inisiasi Bawaslu NTB. Rencananya akan dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah yang ada Lombok Utara.
“Tujuan kami hadir di sini adalah menyampaikan nilai-nilai integritas dan semangat demokrasi kepada generasi muda,” ujarnya.
Ria juga mengajak siswa melihat demokrasi Indonesia dalam konteks global. Indonesia, katanya, merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India . "Namun, kualitas demokrasinya masih menghadapi tantangan," katanya.
Berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi Indonesia kerap dikategorikan sebagai flawed democracy atau demokrasi cacat. Kondisi ini, menurut Ria, menjadi alasan kuat bagi Bawaslu untuk terus memperkuat pendidikan dan pengawasan demokrasi.
"Kami memikul tanggung jawab besar demi kelangsungan demokrasi di negeri yang sama-sama kita cintai ini,” tutupnya.
Editor : Redaksi Lombok Post