LombokPost - Warga bersama pelaku wisata di Gili Meno menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (21/5).
Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyediakan akses air bersih permanen bagi masyarakat dan kawasan wisata setempat.
Masrun Koordinator Lapangan Aksi Meno menerangkan, dalam tuntunnya menolak rencana perusahaan korporasi yang membangun jaringan air bersih dengan sistem teknologi desalinasi air laut (SWRO).
Menurutnya, munculnya krisis air bersih di Gili Meno imbas dari pengelolaan air bersih yang diserahkan kepada korporasi yang akan mengancam kerusakan lingkungan.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya membangunkan jaringan pipa bawah laut seperti di gili air.
Prediksi El Nino membuat keterbatasan pasokan air di Gili Meno. "Ini berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan dan ekonomi lokal jika tidak segera ditangani," katanya.
Baca Juga: Krisis Air di Gili Meno Lombok Utara Makin Parah
Salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi krisis air bersih adalah pembangunan sistem distribusi air bersih melalui pipa bawah laut.
Ini bahkan sudah melalui kajian dan telah disepakati bersama. "DPRD Lombok Utara juga telah mendorong percepatan solusi ini," ujar Masrun.
Sayangnya Pemda KLU ketika itu tetap memilih skema pengelolaan oleh korporasi, yaitu PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).
Aktivitas perusahaan ini melalui teknologi SWRO dinilai justru menimbulkan dampak serius terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan ekosistem laut.
Baca Juga: Pemda KLU Usulkan Rehabilitasi dan Pembangunan Sejumlah Jaringan Irigasi
Frankie Xav Syukur, salah satu peserta aksi mengatakan, demonstrasi ini dipicu krisis air bersih yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun terakhir.
Kondisi itu dinilai sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari maupun sektor pariwisata di Gili Meno.
Dia meminta pemerintah tidak lagi mengandalkan solusi sementara, melainkan segera membangun sistem penyaluran air bersih yang permanen menggunakan jaringan pipa.
Selama ini, masyarakat hanya mendapat bantuan air bersih melalui penampungan sementara yang didistribusikan menggunakan perahu nelayan.
Frankie mengatakan, cara tersebut dinilai tidak efektif dan tidak mampu memenuhi kebutuhan warga maupun pelaku usaha wisata.
Selain itu, warga juga menolak solusi berupa pembangunan galian atau sumur bor.
Baca Juga: Pemda Lombok Utara Siapkan Rp 6 Miliar untuk Guru Honorer
Hal ini dikhawatirkan dapat merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam di kawasan pulau kecil tersebut.
“Kami ingin solusi permanen dengan penyaluran air bersih menggunakan pipa, bukan sumur bor yang berpotensi merusak lingkungan,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait segera mengambil langkah nyata.
Sebab, persoalan air bersih di Gili Meno perlu ada penanganan serius. "Ini demi keberlangsungan kehidupan warga dan sektor pariwisata," kata Frankie.
Baca Juga: Ribuan Titik Lampu Jalan di Lombok Utara Belum Optimal
Pada demo yang digelar sejak pagi hingga siang kemarin, massa awalnya menggelar aksi di Pelabuhan Gili Meno.
Setelah itu berpindah ke laut dengan membawa spanduk berukuran besar yang dibentangkan di atas boat. Kemudian aksi terakhir digelar di pantai dekat Gili Trawangan.
Terpisah, Kepala BPBD Lombok Utara M. Zaldy Rahadian mengatakan pihaknya saat ini tetap melakukan suplai air bersih ke Gili Meno. Pada tahun ini sudah disediakan anggaran sekitar Rp 200 juta.
Anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Sementara untuk pelaku usaha tidak terakomodir. Biaya air dan distribusi tetap ditanggung masing-masing pelaku usaha tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Untuk pelaku usaha, mereka yang membayar air di PDAM dan mereka juga yang membayar pengangkutannya. Tidak ada anggaran dari Pemda untuk pelaku usaha. Anggaran yang ada di kami khusus memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Zaldy menerangkan, pada tahun 2026 penanganan suplai air bersih ke Gili Meno berada di bawah BPBD. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya ditangani Dinas PUPR-Perkim.
“Tapi kami mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat,” katanya lagi.
Editor : Kimda Farida