LombokPost – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan komitmennya mengawal penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis.
Seperti dengan melakukan validasi data hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai mitra pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, Senin (8/6).
Dia mengatakan penyediaan tempat tinggal yang layak bagi korban bencana merupakan tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, tegasnya, harus ditunaikan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Pemda KLU Komitmen Perluas Keterlibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan
"Pemda terus berupaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga yang masih membutuhkan bantuan perumahan,” ujarnya.
Menurut Kusmalahadi, berbagai langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui verifikasi dan validasi data rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan yang dilakukan secara terpadu oleh BPBD, Dinas PUPRPKP, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
Data tersebut menjadi dasar penting dalam pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat maupun lembaga mitra.
Selain itu, katanya, Pemkab KLU terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.
Khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, organisasi non-pemerintah (NGO), serta elemen masyarakat lainnya.
Baca Juga: Pemda KLU Usulkan Rehabilitasi dan Pembangunan Sejumlah Jaringan Irigasi
Kolaborasi tersebut untuk mempercepat penyelesaian pembangunan rumah bagi warga terdampak.
Kusmalahadi mengakui masih terdapat sejumlah masyarakat yang menunggu penyelesaian bantuan hunian.
Namun demikian, pemerintah daerah memastikan persoalan tersebut tetap menjadi perhatian dan prioritas untuk dituntaskan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Jelo Sangaji