LombokPost – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB mengadukan krisis air bersih di Gili Meno.
WALHI bersama setempat mengadukan persoalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTB Amri Nuryadin mengatakan, pengaduan tersebut merupakan bagian dari upaya konstitusional.
Dia mengaku, sebelumnya pihaknya telah melakukan berbagai langkah advokasi dan dialog. "Tapi belum membuahkan hasil yang diharapkan," katanya.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi warga Gili Meno bukan semata berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur air bersih.
Tetapi juga menyangkut kewajiban negara dalam menjamin hak dasar masyarakat.
Baca Juga: Mahasiswa Suarakan Sikap Anti Kritik Pejabat di Lombok Utara
“Selama ini warga Gili Meno mengalami krisis air bersih yang berkepanjangan, sementara solusi yang ditawarkan justru menghadirkan persoalan baru terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
WALHI NTB mencatat sekitar 267 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa di Gili Meno mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih.
Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan usaha warga.
Amri menegaskan, akses terhadap air bersih merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah.
Baca Juga: Komisi II DPRD KLU Tidak Sejalan Soal KPBU PJU
Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Di situ ditegaskan, pemerintah memiliki kewajiban memastikan masyarakat memperoleh air cukup, aman, berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. "Tapi kondisi saat ini malah sebaliknya," kata Amri.
Kepala Dusun Gili Meno Masrun mengaku, krisis air bersih sudah berlangsung cukup lama.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat terpaksa membeli air dengan biaya tinggi. "Kadang memanfaatkan air hujan," ujarnya.
Karena itulah, warga menuntut segera ada solusi nyata dari pemerintah. Masrun menegaskan, masyarakat tidak menolak pembangunan maupun investasi yang masuk.
Baca Juga: Produksi Sampah KLU Tembus 110 Ton per Hari
Namun, pembangunan harus tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai kepentingan investasi mengalahkan kebutuhan rakyat,” imbuhnya.
Berbagai jalur penyampaian aspirasi telah ditempuh. Akan tetapi hingga kini persoalan utama yang dihadapi warga belum terselesaikan.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di pulau (Gili) justru kesulitan mendapatkan air,” ujarnya.
Editor : Kimda Farida