LombokPost – Penolakan warga Gili Meno terhadap proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) penyediaan air bersih bersama PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) terus bergulir.
Namun warga menegaskan sikap mereka bukan menolak kehadiran investor maupun kerja sama dengan pihak ketiga.
Yang dipersoalkan adalah solusi yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan air bersih secara berkelanjutan.
Salah seorang warga Gili Meno, Zaenur mengatakan,.masyarakat menginginkan penyelesaian krisis air bersih yang bersifat jangka panjang.
Karena itu warga mendorong pemerintah membangun jaringan pipa bawah laut dari daratan menuju Gili Meno.
Bukan kembali mengandalkan sistem pengolahan air laut. “Kami bukan menolak TCN," tegasnya kepada Lombok Post.
Baca Juga: Krisis Air Bersih di Gili Meno diadukan ke Kemendagri
Dengan begitu, kata Zaenur, warga tidak menolak kehadiran pihak ketiga yang mau membantu penyediaan air bersih.
Tapi asalkan ada jaminan air bersih warga tercukupi. "Silakan, tapi yang kami inginkan solusi jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Zaenur, pengalaman sebelumnya menunjukkan sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
Selain dinilai tidak efektif, air hasil pengolahan SWRO juga disebut tidak layak untuk dikonsumsi langsung. “Dari pengalaman sebelumnya, SWRO tidak efektif. ,” katanya.
Baca Juga: Wali Murid di Lombok Utara Tagih Rp 300 Juta Tabungan Siswa yang Dipakai Kepala Sekolah
Ia menegaskan, masyarakat tidak akan mempersoalkan keberadaan investasi apabila mampu memberikan manfaat jangka panjang. Bukan malah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Warga menilai pemasangan pipa bawah laut menjadi opsi paling realistis. Skema kerja sama dengan pihak ketiga dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur jaringan distribusi dari daratan menuju pulau.
“Silakan libatkan pihak ketiga untuk pemasangan pipa bawah laut,” imbuhnya.
Menurut Zaenur, pemasangan pipa bawa laut bukan hal baru. Sistem serupa bahkan telah lebih dulu diterapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Air.
Karena itu, berbagai alasan teknis yang selama ini disampaikan pemerintah daerah dinilai masih dapat dicari jalan keluarnya.
Persoalan utama, kata dia, terletak pada kemauan pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Baca Juga: KPBU PJU KLU Dapat Stimulan Rp 6,5 Miliar
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan penyediaan air bersih di kawasan tiga gili tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Pemda saat ini mendorong perubahan metode penyediaan air dari SWRO menjadi sistem beach well yang dikerjakan PT TCN.
Menurut Najmul, proyek tersebut sebenarnya hampir rampung dan hanya tinggal menunggu perizinan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di kawasan gili.
Baca Juga: Pemda KLU Sebut Dua Bangunan di Sempadan Pantai Gili Air Belum Lengkapi Izin
Akan tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan warga di wilayah pesisir daratan Lombok Utara.
Di daratan hingga kini belum seluruhnya terlayani jaringan PDAM. “PDAM baru sekitar 28 persen melayani masyarakat di pinggir,” jelasnya.
Terkait usulan pemasangan pipa bawah laut, Najmul menilai opsi tersebut memerlukan kajian teknis dan perhitungan yang matang.
Karena itu pemerintah tetap berupaya memastikan distribusi air bersih ke Gili Meno berjalan melalui bantuan BPBD dan Dinas PUPR hingga sistem beach well dapat beroperasi.
Editor : Kimda Farida