LombokUtara – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Utara menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (24/6).
Pada kesempatan itu, mahasiswa aksi di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Lombok Utara.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Mulai dari tuntutan yang berkaitan dengan program pemerintah, persoalan lingkungan, hingga kesejahteraan guru.
Koordinator aksi Sofian Hakiki menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Mereka menilai terdapat berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Misalnya kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pihak lainnya.
Menurut mereka, evaluasi terhadap program MBG harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar individu yang terlibat.
Baca Juga: Pemda KLU Raih Progres Tertinggi Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
“MBG carut-marut dan rentan menjadi tempat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti keberadaan tambak udang yang menimbulkan bau limbah. Seperti tambak udang di Desa Amor-amor, Kecamatan Kayangan.
Sofian mempertanyakan dasar pemberian izin usaha tambak yang lokasinya berada dekat jalan provins itu.
Massa aksi meminta DPRD Lombok Utara lebih aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambak.
Terutama di titik-titik yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Desa-Desa di Lombok Utara Komitmen Perangi Narkoba dari Bawah
Isu lain yang menjadi perhatian mahasiswa adalah kesejahteraan guru PPPK paruh waktu.
Mereka menilai perhatian pemerintah terhadap nasib para guru masih sangat minim, padahal guru memiliki peran besar dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Guru adalah sosok yang melahirkan orang-orang besar, termasuk yang saat ini duduk di pemerintahan. Sudah sepantasnya kesejahteraan mereka menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Sofian.
Menanggapi tuntutan terkait MBG, Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah. menjelaskan bahwa program tersebut kewenangan pemerintah pusat.
Akan tetapi dia menilai, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen dalam melakukan pembenahan program MBG.
Salah satunya melalui penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan.
“Kami yakin Presiden telah melakukan banyak evaluasi. Penanganan kasus yang melibatkan Kepala BGN menunjukkan komitmen pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga: Polres Lombok Utara Teken Pakta Integritas Bebas Narkoba
Terkait persoalan tambak udang, Hakamah mengakui DPRD telah menerima banyak keluhan masyarakat.
Terutama mengenai bau limbah yang ditimbulkan. “Kami sudah menegur pihak terkait," katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, lokasi tambak udang yang dikeluhkan itu merupakan aset pemerintah daerah.
Karena itu, dia berharap agar dikelola oleh BUMD. "Kita punya BUMD yang seharusnya bisa mengelola aset tersebut,” katanya.
Ia juga menilai kontribusi tambak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil.
Baca Juga: KPBU PJU KLU Dapat Stimulan Rp 6,5 Miliar
Berdasarkan data yang diterimanya, kontribusi yang masuk hanya sekitar Rp 69 juta per tahun.
“Kami akan memanggil OPD terkait untuk membahas persoalan ini lebih lanjut,” tegasnya.
Mengenai tuntutan peningkatan kesejahteraan guru, Hakamah menyatakan DPRD memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Ia menilai para guru memang layak mendapatkan penghasilan yang memadai sesuai jasa dan pengabdiannya.
Terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa, Hakamah menegaskan akan menindaklanjuti. Termasuk soal kesejahteraan guru.
"Kami akan mendorong pemerintah daerah agar memberikan penghasilan yang lebih layak bagi para guru,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida