LombokPost – Forum Kepala Dusun Lombok Utara (FKDUSLU) mendatangi Kantor DPRD lombok Utara, Senin (13/7).
Kedatangan puluhan Kadus tersebut untuk menemui Komisi I DPRD KLU terkait polemik pengadaan kendaraan operasional Kadus.
Pengadaan kendaraan operasional kadus berupa sepeda motor sempat menuai polemik karena muncul kritik dari dewan.
Namun, setibanya di kantor dewan, perwakilan Komisi I tidak berada di tempat.
FKDUSLU mengaku sebenarnya telah menerima informasi terkait penundaan agenda hearing, tetapi tetap memilih datang sebagai bentuk keseriusan mengawal aspirasi mereka.
Ketua FKDUSLU Khairul Anam mengatakan, kedatangan para kepala dusun bukan untuk melakukan tekanan.
Melainkan menunjukkan komitmen bahwa kendaraan operasional merupakan kebutuhan nyata dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Pemda KLU Didesak Bebaskan Lahan Ruas Jalan Nasional
Menurut Anam, forum ingin menegaskan bahwa kepala dusun mendukung pengadaan kendaraan operasional.
Di samping itu, masih banyak yang ingin didiskusikan bersama dewan, termasuk kapasitas pelayanan pemerintah di tingkat dusun.
Ia menilai, selama ini kepala dusun menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Tugas tersebut melekat selama 24 jam.
Berbagai persoalan warga, mulai dari administrasi hingga urusan sosial kemasyarakatan, sebagian besar bermuara ke kepala dusun.
"Karena itu, kendaraan operasional sangat diperlukan untuk menopang tugas-tugas pelayanan di lapangan," tegasnya.
FKDUSLU juga menyayangkan adanya pandangan yang seolah membenturkan kepentingan kadus dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Tenun Lombok Utara Sukses Curi Perhatian pada Puncak HUT ke 46 Dekranas di Makassar
Menurut mereka, setiap sektor memiliki porsi dan urgensi masing-masing dalam pembangunan daerah.
"Jangan sampai kami dibenturkan dengan masyarakat. Infrastruktur penting, air bersih penting, tetapi pelayanan masyarakat di tingkat dusun juga harus diperhatikan," katanya.
Anam mengungkapkan, forum sebenarnya ingin membuka ruang diskusi dengan DPRD terkait skala prioritas pembangunan daerah.
Bahkan, pihaknya mempertanyakan apakah anggaran untuk kegiatan lain, seperti kunjungan kerja, tidak bisa dievaluasi dan dialihkan untuk mendukung pelayanan dasar di tingkat dusun.
Baca Juga: Gedung Baru BPBD KLU Mulai Dilelang, Ditarget Rampung Desember
Sebelumnya, Komisi I DPRD KLU mengkritisi rencana pengadaan kendaraan operasional kepala dusun.
Di mana di APBD 2026 telah dianggarkan sebesar Rp 2,65 miliar untuk pengadaan 113 unit sepeda motor.
Ketua Komisi I DPRD KLU Rusdianto menilai kebijakan tersebut bukan kebutuhan mendesak. Bahkan di menyebut lebih bernuansa kepentingan politik.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KBPMD KLU Atmaja Gumbara menjelaskan, pengadaan kendaraan operasional merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tingkat dusun.
Dari total 477 dusun di KLU, sejauh ini baru 132 kepala dusun yang telah menerima kendaraan operasional dan sisanya akan dianggarkan secara bertahap hingga 2029.
Editor : Rury Anjas Andita